Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Pasca Serangan ke Iran
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah mempertimbangkan dan menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi kembali keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap eskalasi konflik yang terjadi, khususnya serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran yang telah berlangsung sejak akhir pekan lalu.
Pernyataan penting ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, serta menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan betapa seriusnya isu yang dibahas.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan aspirasi dan desakan dari masyarakat terkait posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Perkembangan situasi geopolitik terkini menjadi faktor krusial yang mendorong perlunya peninjauan ulang atas partisipasi Indonesia.
Penilaian Ulang Mandat dan Efektivitas Dewan Perdamaian
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara eksplisit menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi. “Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” ujar Hassan Wirajuda usai pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam tersebut.
Lebih lanjut, Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa nasib Dewan Perdamaian juga menjadi topik pembahasan utama dalam pertemuan tersebut, terutama setelah terjadinya serangan terhadap Iran. Serangan yang melibatkan anggota Dewan Perdamaian, yaitu AS dan Israel, berpotensi besar melemahkan mandat dan kredibilitas Dewan Perdamaian itu sendiri.
“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” jelas Hassan.
Dewan Perdamaian sendiri dibentuk dengan misi mulia untuk menciptakan dan membangun perdamaian di kawasan yang berkonflik. Misi utamanya meliputi pelancaran gencatan senjata (ceasefire), fasilitasi akses bantuan kemanusiaan, serta pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik.
Namun, dengan adanya tindakan militer yang dilakukan oleh anggota kunci Dewan Perdamaian terhadap negara lain, misi tersebut dipertanyakan efektivitasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi dan keberlanjutan keanggotaan Indonesia, termasuk rencana pengiriman 8.000 tentara yang tergabung dalam Indonesian Security Force (ISF) ke Palestina.
Dampak Serangan terhadap Keberhasilan Dewan Perdamaian
Hassan Wirajuda mengakui bahwa Indonesia perlu melakukan kalkulasi ulang yang cermat terkait keanggotaan di Dewan Perdamaian. “Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi,” tuturnya.
Serangan Israel terhadap Iran, menurut Hassan Wirajuda, memberikan kesan yang kuat mengenai menurunnya efektivitas Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo dilaporkan telah membahas hal ini secara mendalam, termasuk melalui komunikasi telepon dengan para pemimpin negara lain, khususnya di kawasan Teluk Persia.
“Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” terang Hassan.
Opsi Keluar dari Keanggotaan dan Pengiriman Pasukan
Presiden Prabowo juga tidak mengabaikan suara masyarakat yang mendesak agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian. Opsi untuk mengundurkan diri bahkan telah menjadi bagian dari diskusi, apabila Dewan Perdamaian terbukti tidak lagi mampu menjalankan misinya secara efektif.
“Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” tegas Hassan.
Seiring dengan isu keanggotaan, rencana pengiriman 8.000 personel untuk memperkuat ISF juga menjadi subjek pembahasan. Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa keputusan mengenai pengiriman pasukan tersebut akan sangat bergantung pada penilaian Indonesia terhadap efektivitas Dewan Perdamaian. Kontribusi Indonesia dalam hal ini dinilai sangat signifikan, mengingat besarnya suara yang dimiliki Indonesia dalam keputusan-keputusan penting di dalam dewan tersebut, bahkan dengan kontribusi yang relatif kecil sekalipun.
Keputusan untuk mengevaluasi keanggotaan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan, efektivitas diplomasi, dan memastikan bahwa setiap partisipasi internasional memberikan manfaat nyata bagi upaya perdamaian global, sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.
