Sektor Perumahan sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Pembangunan kawasan perumahan diyakini menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memperkirakan sektor ini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5% hingga 2%. Angka ini bukanlah hal yang mengejutkan mengingat industri perumahan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang sangat signifikan, bahkan bisa mencapai 1,5 hingga 5 kali lipat dari setiap rupiah yang diinvestasikan.
Hal ini terjadi karena mata rantai bisnis properti, konstruksi, dan perumahan melibatkan 185 subsektor ekonomi lainnya. Mulai dari penyediaan bahan baku, jasa konstruksi, tenaga kerja, hingga berbagai industri pendukung seperti furnitur, elektronik, dan jasa keuangan, semuanya terintegrasi erat. Dengan demikian, setiap investasi di sektor perumahan akan memicu aktivitas ekonomi di berbagai bidang, memberikan dampak berlipat ganda bagi perekonomian negara.
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Perumahan
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Beliau secara spesifik menyebutkan bahwa sektor perumahan saja sudah dapat berkontribusi sebesar 1,5% hingga 2% terhadap target tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun (Rusun) Subsidi Meikarta di Cikarang Selatan pada Minggu, 8 Maret 2026.
Hashim, yang juga memiliki peran dalam penyusunan program pemerintah, mengungkapkan bahwa cita-cita besar pemerintah adalah membangun 3 juta unit rumah setiap tahunnya. Program ambisius ini dirancang sebagai strategi utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 8%. Dorongan untuk mencapai target ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan hunian yang belum terpenuhi selama bertahun-tahun.
Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Hunian di Indonesia
Data dari Satgas Perumahan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketersediaan hunian dan kebutuhan masyarakat. Terdapat sekitar 9 juta hingga 15 juta keluarga yang terdaftar dalam daftar tunggu untuk mendapatkan rumah layak huni. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam menyediakan hunian yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebih memprihatinkan lagi, Hashim menyebutkan bahwa masih ada sekitar 27 juta keluarga di Indonesia yang saat ini menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menunjukkan potensi ekonomi yang sangat besar jika sektor perumahan dapat dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, sektor perumahan dinilai sangat ideal untuk menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tembus 8%.
Fokus Pembangunan Hunian Vertikal Subsidi
Menyikapi kebutuhan mendesak tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengumumkan arah kebijakan pembangunan program 3 juta rumah untuk tahun ini. Prioritas utama akan difokuskan pada pengembangan hunian vertikal atau rumah susun (rusun) subsidi. Langkah ini diambil untuk mempercepat penyediaan suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi,” tegas Ara. Strategi ini diharapkan dapat memberikan solusi hunian yang terjangkau dan layak bagi segmen masyarakat yang paling membutuhkan.
Tahap pertama pembangunan rusun subsidi ini akan dilaksanakan secara kolaboratif dengan Lippo Group. Proyek percontohan ini berlokasi di Meikarta, Cikarang, dan secara resmi dimulai pada hari Minggu, 8 Maret 2026.
Proyek rusun subsidi di Meikarta ini akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare. Dengan skala ini, diharapkan dapat menyediakan hingga 140.000 unit rusun subsidi yang diperuntukkan bagi MBR. Pembangunan berskala besar ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mengatasi defisit hunian di Indonesia dan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
