Diskusi Ekonomi Strategis: Dampak Konflik Global dan Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia
Sejumlah ekonom terkemuka berkumpul di kediaman mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, di Jakarta Selatan pada Minggu malam, 8 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk mendalami dan menganalisis dampak potensial dari konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Kehadiran para pakar ekonomi yang berasal dari berbagai institusi terkemuka menunjukkan urgensi dan keseriusan dalam menyikapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Para ekonom yang turut hadir dalam diskusi mendalam ini antara lain Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina, Vid Adrison dan Rizki Nauli dari Universitas Indonesia, Awalil Rizky dari Bright Institute, Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), serta Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies.
Menurut Wijayanto Samirin, tujuan utama dari pertemuan dengan Jusuf Kalla adalah untuk memperkaya perspektif dan wawasan. Dengan demikian, para ekonom dapat merumuskan masukan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh negara.
“Kami berkesempatan untuk diterima oleh Bapak Jusuf Kalla karena kami melihat situasi ekonomi saat ini sangat dinamis. Oleh karena itu, kami perlu belajar dari sosok yang memiliki pengalaman luas untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai kondisi Indonesia,” ujar Wijayanto kepada awak media usai pertemuan.
Lebih lanjut, Wijayanto menyampaikan bahwa para ekonom juga menitipkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo, apabila Jusuf Kalla memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif untuk menjembatani masukan dari kalangan akademisi dan praktisi ekonomi kepada pembuat kebijakan di tingkat tertinggi.
Menyempitnya Ruang Fiskal dan Dampak Geopolitik
Vid Adrison, seorang ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), menyoroti salah satu permasalahan krusial yang menjadi fokus utama dalam diskusi tersebut, yaitu fenomena menyempitnya ruang fiskal negara. Ia menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui dua jalur utama: kenaikan harga energi, terutama minyak mentah, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Kenaikan harga energi ini dapat memicu inflasi yang lebih tinggi, meningkatkan biaya produksi bagi sektor industri, dan pada akhirnya membebani rumah tangga. Sementara itu, perlambatan ekonomi global akibat ketidakpastian geopolitik dapat mengurangi permintaan ekspor Indonesia dan mengganggu arus investasi.
Menyikapi kedua ancaman tersebut, Vid menekankan pentingnya respons pemerintah yang efektif melalui realokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif. Ia memberikan contoh spesifik mengenai program “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang digagas oleh pemerintah.
“Salah satu hal yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah meninjau kembali program MBG,” ucap Vid.
Vid menguraikan bahwa program MBG memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 8 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hanya sekitar 15 persen dari masyarakat Indonesia yang secara eksplisit menyatakan kekhawatiran mengenai kecukupan pangan mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah berpotensi menghemat anggaran secara signifikan dengan memfokuskan program MBG secara lebih presisi kepada 15 persen masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Prioritas Anggaran dan Kebijakan Fiskal
Jusuf Kalla, dalam pandangannya, menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara situasi global, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di masa lalu, serta kebijakan yang sedang berjalan. Namun, beliau menekankan bahwa intervensi dan penyesuaian yang paling mungkin dilakukan adalah pada kebijakan saat ini.
Beliau menilai bahwa ketika APBN mengalami defisit yang cukup besar, solusi utamanya adalah dengan memilih opsi pembiayaan yang tidak hanya menutup defisit, tetapi juga mampu mendorong kemajuan negara serta meningkatkan penerimaan negara.
Menurut Jusuf Kalla, pemerintah perlu memberikan prioritas utama pada alokasi anggaran untuk program-program yang bersifat produktif, yaitu program-program yang memiliki potensi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“MBG itu penting, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu penting, koperasi juga penting. Namun, tentu ada hal-hal yang lebih prioritas lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengemukakan bahwa pemerintah berencana untuk mengambil langkah-langkah penghematan guna memastikan defisit fiskal tidak melebihi batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terutama di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Purbaya memperkirakan bahwa defisit APBN bisa melonjak hingga 3,6 persen apabila harga minyak mentah dunia mencapai angka US$ 92 per barel.
Bendahara negara tersebut menjelaskan bahwa skenario terburuk ini hanya akan terjadi apabila pemerintah tidak mengambil tindakan intervensi atau penghematan. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif membuka opsi untuk melakukan penghematan di berbagai pos belanja, salah satunya adalah program makan bergizi gratis.
“Jika itu terjadi, kami akan mengambil langkah-langkah agar hal tersebut tidak terwujud. Penghematan bisa dilakukan di mana? Misalnya, penghematan pada program MBG,” ujar Purbaya pada Jumat, 6 Maret 2026, di kantornya.
Purbaya merinci bahwa penghematan tersebut akan difokuskan pada belanja-belanja yang tidak memberikan dukungan langsung terhadap distribusi makanan. Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan potensi penghematan dari pengadaan barang-barang seperti motor atau komputer untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dianggap tidak secara langsung berkontribusi pada penyediaan dan distribusi makanan itu sendiri.
