Bupati Cilacap Diduga Lakukan Pemerasan untuk Dana Tunjangan Hari Raya Pejabat Eksternal
Cilacap – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan motif di balik dugaan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terhadap para bawahannya. Motif utama yang terungkap adalah kebutuhan dana hingga ratusan juta rupiah untuk keperluan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, perhitungan kasar menunjukkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk memenuhi THR bagi Forkopimda mencapai sekitar Rp 515 juta. Angka ini, lanjutnya, ditetapkan setelah melalui diskusi dan perhitungan oleh sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Pejabat-pejabat yang terlibat dalam penentuan besaran dana tersebut antara lain Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono; Asisten I Sekretariat Daerah Cilacap, Sumbowo; Asisten II Setda Cilacap, Ferry Adhi Dharma; serta Asisten III Setda Cilacap, Budi Santoso.
Asep Guntur menjelaskan lebih lanjut bahwa pengumpulan dana THR ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Sang bupati memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengumpulkan uang yang tidak hanya diperuntukkan bagi keperluan pribadi, tetapi juga untuk pihak eksternal. Pihak eksternal yang dimaksud adalah Forkopimda, yang mencakup jajaran kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya di wilayah Kabupaten Cilacap.
Perintah pengumpulan dana ini diduga kuat berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idulfitri tahun 2026 Masehi. Hal ini mengindikasikan adanya praktik pengumpulan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK
Dugaan praktik pemerasan ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 13 Maret 2026. Operasi ini merupakan yang kesembilan kalinya di tahun 2026 dan yang ketiga di bulan Ramadan, menandakan intensitas pemberantasan korupsi yang terus digalakkan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman beserta 26 orang lainnya. Sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah turut disita sebagai barang bukti.
Selain dugaan pemerasan terkait THR, KPK juga menyatakan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan penerimaan dana terkait proyek-proyek yang sedang berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini membuka kemungkinan adanya praktik korupsi yang lebih luas dan sistematis di tingkat pemerintahan daerah tersebut.
Penetapan Tersangka dan Pasal yang Disangkakan
Menindaklanjuti hasil OTT, pada tanggal 14 Maret 2026, KPK secara resmi mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus ini. Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
- Syamsul Auliya Rachman (AUL), selaku Bupati Cilacap.
- Sadmoko Danardoo (SAD), selaku Sekretaris Daerah Cilacap.
Keduanya disangkakan terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi atau hadiah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kasus ini diduga telah berlangsung selama periode tahun anggaran 2025-2026, menunjukkan adanya praktik yang telah berlangsung cukup lama.
Pasal-pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka ini mencakup pelanggaran terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancamannya berupa sanksi pidana yang berat. KPK terus mendalami lebih lanjut aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini untuk mengungkap secara tuntas praktik korupsi yang terjadi.
Implikasi dan Dampak Kasus
Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pejabat tinggi di Kabupaten Cilacap ini menimbulkan keprihatinan mendalam. Praktik seperti ini tidak hanya merusak integritas aparatur sipil negara, tetapi juga berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat justru diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk pembayaran THR kepada pejabat eksternal yang seharusnya mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan melalui pengumpulan dana paksa.
Dampak dari kasus ini juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Korupsi dan pemerasan dapat menghambat kelancaran proyek-proyek pembangunan, meningkatkan biaya operasional, dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, baik dari internal Pemerintah Kabupaten Cilacap maupun dari pihak eksternal yang menerima aliran dana tersebut. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Penetapan tersangka ini merupakan langkah awal dalam proses hukum. Syamsul Auliya Rachman dan Sadmoko Danardoo akan menjalani proses peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Masyarakat diharapkan dapat terus mengawasi jalannya penanganan kasus ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.


