Pemerintah Indonesia sedang mengkaji serius penerapan kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak satu hari dalam sepekan. Langkah ini merupakan respons terhadap lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, dengan tujuan utama menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mendorong efisiensi energi nasional. Wacana ini tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga berpotensi diperluas ke sektor swasta.
Upaya Penghematan Energi di Tingkat Lokal
Beberapa instansi pemerintah di tingkat daerah telah mengambil inisiatif lebih awal untuk menghemat penggunaan BBM. Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Pemerintah Kota Malang di Jawa Timur, misalnya, telah menginstruksikan para pegawainya untuk beralih menggunakan sepeda atau transportasi umum saat berangkat ke kantor.
Bangkalan: Gowes dan Bersih-Bersih di Hari Jumat
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, secara tegas menginstruksikan seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk menggunakan sepeda ke kantor setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak Jumat, 27 Maret 2026, dan disambut baik oleh seluruh pegawai. Tidak hanya terbatas pada perjalanan dari rumah dinas ke kantor, Bupati Lukman Hakim sendiri berencana untuk melakukan kunjungan ke kecamatan menggunakan sepeda.
“Untuk penggunaan sepeda di hari Jumat ini akan kami lakukan seterusnya,” ungkap Bupati Lukman Hakim.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa penerapan penghematan BBM di hari Jumat ini sejalan dengan program kebersihan yang telah ada di Pemkab Bangkalan. Jadi, setiap Jumat, pegawai tidak hanya berhemat BBM dan mengurangi polusi dengan bersepeda, tetapi juga dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih di kantor masing-masing. Menanggapi rencana WFH dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bupati Lukman akan melakukan penyesuaian dengan tetap masuk kantor, namun menggunakan sepeda sebagai moda transportasi.
“Kita akan menyesuaikan dengan tata kelola birokrasi. Jadi kita lebih tetap masuk hanya teknisnya pakai sepeda,” jelasnya.
Malang: Transportasi Ramah Lingkungan dan Transportasi Publik
Pemerintah Kota Malang pun tidak ketinggalan dalam mengambil langkah antisipatif terhadap wacana efisiensi anggaran BBM yang didorong oleh pemerintah pusat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot untuk menggunakan moda transportasi yang ramah lingkungan setiap hari Jumat. Kebijakan ini menjadi alternatif sementara sebelum adanya arahan resmi terkait penerapan WFH.
Menurut Wali Kota Wahyu Hidayat, langkah ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi BBM sekaligus mendorong gaya hidup sehat di kalangan ASN.
“Memang belum ada arahan dari pusat terkait WFH. Namun, kita mulai mengurangi dampaknya. Salah satunya dengan mendorong ASN berangkat kerja menggunakan sepeda angin setiap hari Jumat,” ujar Wahyu.
Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak Jumat, 27 Maret 2026. Pemkot Malang telah mematangkan rencana ini agar dapat berjalan efektif sejak hari pertama. Bagi ASN yang tidak memiliki sepeda, Wali Kota Wahyu menyarankan untuk memanfaatkan transportasi umum yang tersedia, termasuk layanan bus TransJatim yang kini telah melintasi kawasan Balai Kota Malang.
“Kalau tidak punya sepeda, bisa naik angkutan umum. Sekarang sudah ada TransJatim yang lewat Balai Kota, itu bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
WFH di Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kekhawatiran “Long Weekend”
Di tingkat pusat, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengumumkan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan mulai menerapkan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan, tepatnya pada hari Jumat, mulai 3 April 2026. Keputusan teknis mengenai hal ini akan difinalisasi pada Senin mendatang, namun secara prinsip, skema WFH satu hari dalam seminggu telah disepakati.
“Kita akan berlakukan WFH itu hari Jumat mulai minggu besok,” kata Indra.
Indra menjelaskan bahwa pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH didasarkan pada fakta bahwa biasanya pada hari tersebut tidak ada kegiatan persidangan yang padat karena merupakan hari fraksi. “Jika di masa sidang itu sebenarnya enggak ada masalah karena masa sidang tuh Jumat tuh hari fraksi. Jadi enggak ada kegiatan persidangan sebenarnya. Nanti Senin itu akan kita sosialisasikan dulu,” ujarnya.
Penting untuk dicatat bahwa aturan WFH satu hari sepekan ini hanya berlaku untuk pegawai di bawah sistem dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk Anggota DPR RI sendiri, Indra menyebut hal tersebut merupakan wilayah politik yang keputusannya berada di tangan masing-masing fraksi.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari kalangan anggota dewan mengenai potensi penyalahgunaan kebijakan WFH. Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengusulkan agar WFH diterapkan pada pertengahan minggu, bukan pada hari Jumat. Tujuannya adalah untuk menghindari risiko penyalahgunaan waktu kerja untuk berlibur atau menciptakan “long weekend” yang tidak diinginkan.
Romy menilai bahwa penempatan WFH pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, seperti Jumat, berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat untuk bepergian, sehingga tujuan penghematan BBM bisa meleset.
“Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend. Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa meleset,” kata Romy.
Meskipun demikian, Romy memandang rencana pemerintah menerapkan WFH demi penghematan BBM sebagai langkah yang rasional. Namun, ia menekankan pentingnya perancangan kebijakan yang presisi agar tidak kontraproduktif. Ia menyarankan pemerintah untuk memilih hari netral di pertengahan minggu sebagai waktu pelaksanaan WFH.
Selain aspek efisiensi BBM, Romy juga menyoroti dampak WFH terhadap kinerja birokrasi. Menurutnya, WFH sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas koordinasi dibandingkan tatap muka. Ia juga menekankan pentingnya interaksi langsung sebagai fondasi kepercayaan dan soliditas tim.
“Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim. Ketika interaksi ini berkurang, maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi,” tutur Romy.
Pengawasan Ketat dan Efektivitas WFH dalam Menghemat BBM
Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, sependapat bahwa kebijakan WFH untuk menekan konsumsi BBM adalah langkah yang bagus, asalkan diawasi secara ketat.
“Harus ada pengawasan (kebijakan WFH tersebut),” kata Telisa.
Menurut Telisa, pengawasan diperlukan agar masyarakat benar-benar menjalankan pekerjaannya dari rumah dan tidak memanfaatkan WFH untuk bepergian atau berlibur. Jika hal tersebut terjadi, penggunaan BBM justru tidak akan berkurang karena tidak ada penghematan energi yang dilakukan oleh masyarakat.
“Karena bisa jadi (karena) WFH ada possibility liburan, wisata, jalan-jalan sama aja tidak hemat BBM,” ucapnya.
Muncul pula pertanyaan mengenai efektivitas WFH dalam memangkas konsumsi BBM hingga 20 persen. Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai klaim tersebut belum tentu akurat dan perlu dikaji lebih dalam.
“Yang pasti, kebijakan tersebut tidak serta merta efektif dan tidak dapat disebut langsung menghemat 20 persen konsumsi BBM. Kita harus pahami dulu konsumsi BBM oleh siapa. Pegawai ASN misalkan akan menerapkan WFH satu kali seminggu, jumlah ASN berapa? Apakah semuanya menggunakan kendaraan pribadi?,” terang Nailul.
Nailul juga menyoroti kompleksitas jika kebijakan WFH diperluas ke sektor swasta, mengingat tidak semua sektor memiliki pola mobilitas yang sama, terutama sektor logistik yang tetap beroperasi setiap hari. Ia juga mempertanyakan efektivitas WFH jika sekolah menerapkan hal serupa, karena orang tua tetap harus bekerja.
Sebagai solusi jangka panjang, Nailul menekankan pentingnya langkah struktural untuk memperkuat ketahanan energi nasional, seperti mempercepat transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Ia juga mendorong kebijakan yang lebih konkret, seperti mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum.
“Wajibkan pejabat dan pegawai ASN untuk menggunakan transportasi umum berbasiskan bis atau kereta untuk berangkat kerja. Hal ini justru akan hemat dan tidak memotong alur pelayanan publik,” jelasnya.
Kebijakan WFH Masih dalam Pengkajian
Hingga saat ini, pemerintah belum merilis secara resmi hari apa yang akan dipilih untuk penerapan WFH setiap pekannya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah masih terus mengkaji kebijakan WFH satu hari dalam sepekan dan akan menyampaikan keputusan final setelah mendapat arahan langsung dari Presiden.
“Sabar, sabar saja,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mulai menyiapkan simulasi skema bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) dan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) bagi ASN. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang disiapkan pemerintah sebagai respons terhadap tingginya harga minyak dunia. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah simulasi awal sembari menunggu ketentuan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sesuai arahan Presiden.
Menurut Gus Ipul, skema WFA dan WFO akan disesuaikan dengan kebutuhan layanan publik, dan Kemensos memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun ada penyesuaian pola kerja.
