DPRD Gianyar Setujui LKPJ Bupati 2025, Soroti Kesejahteraan Guru, Infrastruktur, dan Kemacetan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar telah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk Tahun Anggaran 2025. Meskipun persetujuan telah diberikan, DPRD juga merumuskan sejumlah catatan penting yang memerlukan tindak lanjut serius dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Masukan konstruktif ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN), perbaikan infrastruktur jalan yang masih rusak, hingga penanganan masalah kemacetan lalu lintas yang terus menghantui kawasan Ubud.
Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, selaku Wakil Ketua DPRD Gianyar sekaligus juru bicara dewan, menjelaskan bahwa masukan yang disampaikan DPRD bersifat konstruktif dan inovatif. Catatan strategis ini dirancang untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi yang dibutuhkan guna memperbaiki kinerja pemerintah daerah demi meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gianyar.
Secara garis besar, Tjok Asmara mengapresiasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Namun, ia menekankan bahwa upaya perbaikan perlu terus digalakkan agar capaian kinerja dapat dioptimalkan secara maksimal.
Rekomendasi Strategis DPRD Gianyar
DPRD Gianyar telah merumuskan sejumlah rekomendasi spesifik yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Rekomendasi ini terbagi dalam beberapa bidang prioritas:
Bidang Pendidikan:
- Pendataan ulang guru non-ASN.
- Mendorong agar guru non-ASN dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mendapatkan gaji melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Bidang Kesehatan:
- Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan Peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang statusnya tidak aktif.
Bidang Infrastruktur dan Pertanian:
- Penyelesaian perbaikan seluruh jalan kabupaten ditargetkan rampung pada tahun 2027.
- Pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Petani.
Bidang Perindustrian dan Perhubungan:
- Penyelesaian masalah kemacetan di Ubud melalui penerapan sistem lampu lalu lintas (traffic light), rekayasa lalu lintas yang efektif, serta pembangunan fasilitas parkir terpusat (central parking).
Apresiasi dan Catatan Kinerja Makro
Di samping catatan perbaikan, Tjok Asmara juga memberikan apresiasi terhadap capaian positif yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam indikator makro pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan signifikan, naik dari 80,23 menjadi 80,96, yang menempatkan Gianyar dalam kategori “sangat tinggi”. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan, dari 5,47 persen menjadi 5,89 persen.
Namun, DPRD juga mencatat adanya keluhan yang sering diterima terkait kesulitan pengurusan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS). Banyak pelaku usaha dan investor melaporkan kendala dalam proses perizinan ini.
- Rekomendasi terkait Perizinan:
- Meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memberikan dukungan tenaga ahli atau konsultan yang kompeten untuk membantu pelaku usaha dalam proses perizinan.
- Tujuan utama dari rekomendasi ini adalah untuk memastikan tidak ada lagi perusahaan yang beroperasi di Gianyar tanpa izin yang sah.
Respons Bupati Gianyar
Menanggapi berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyatakan menerima dengan baik. Beliau berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan yang telah dirumuskan oleh dewan.
Bupati Mahayastra menekankan pentingnya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia mengakui bahwa adanya pengawasan yang berimbang dan objektif dari DPRD merupakan sarana yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Lebih lanjut, Bupati Mahayastra menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi yang telah dirumuskan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Hal ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Gianyar.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD, loyalitas aparatur pemerintah, serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.
“Kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gianyar, kami mengajak agar kerja sama dan koordinasi harmonis yang telah terjalin dapat terus terpelihara dan kita tingkatkan. Kami akan selalu membuka diri untuk saling bertukar pikiran dalam membahas dan mengatasi permasalahan yang muncul,” ujar Bupati Mahayastra, mengakhiri pernyataannya.
