Membangun Jawa Barat Nyata: Visi Kerja Lapangan Dedi Mulyadi
Dalam sebuah momen silaturahmi yang hangat di minggu kedua Syawal 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan visi kepemimpinannya yang berani dan tidak konvensional dalam apel pagi di Gedung Sate. Pidatonya menggugah semangat untuk sebuah perubahan fundamental dalam cara kerja pemerintahan di Provinsi Jawa Barat, dengan penekanan kuat pada tindakan nyata di lapangan daripada sekadar retorika.
Dedi Mulyadi, yang kerap menyebut dirinya sebagai “Gubernur Pinggiran,” menegaskan komitmennya untuk keluar dari kungkungan birokrasi kantor dan lebih memilih hadir langsung di tengah masyarakat. Filosofi kepemimpinannya berakar pada kearifan lokal Sunda, “Pokpek Trak,” yang berarti kerja nyata di atas segalanya. Pendekatan ini mendorong prioritas pada pekerjaan teknis yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, melampaui diskusi akademis yang terkadang terasa jauh dari realitas.
Sebagai contoh konkret, Dedi Mulyadi mengilustrasikan strategi pengembangan pariwisata di Jawa Barat. Ia berpendapat bahwa masyarakat tidak membutuhkan kajian pariwisata yang berbelit-belit. Sebaliknya, penataan kawasan yang estetis dengan sentuhan ikon lokal, seperti penggunaan material injuk, terbukti lebih efektif dalam menarik wisatawan domestik secara masif. Lebih menarik lagi, strategi ini berhasil mengubah masyarakat menjadi “agen promosi” gratis melalui media sosial.
“Hari ini pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan uang untuk menceritakan keberhasilan pembangunan, tetapi rakyat yang menceritakannya dan mereka mendapatkan penghasilan sebagai kreator konten,” ungkap Dedi Mulyadi, menyoroti keberhasilan pendekatan yang memberdayakan masyarakat.
Gebrakan Rekrutmen: Tenaga Lapangan Lebih Berharga dari Gelar
Salah satu poin paling mengejutkan dari pidato Gubernur Dedi Mulyadi adalah rencana terbarunya terkait rekrutmen tenaga teknis pada tahun 2026-2027. Ia menyoroti kebutuhan mendesak pemerintah untuk memprioritaskan tenaga-tenaga terampil di lapangan.
Jawa Barat, dengan kekayaan alamnya, sangat membutuhkan pengelolaan sumber daya air yang efektif, terutama dalam menghadapi potensi kekeringan. Namun, Dedi Mulyadi menyayangkan hilangnya keahlian tradisional dalam pengelolaan irigasi. Ia mengamati bahwa para pekerja terampil di lapangan, yang dulunya sangat diandalkan, kini tersingkirkan karena pemerintah terlalu terpaku pada standar pendidikan formal.
“Padahal, para tukang pengelola irigasi tersebut, meski hanya lulusan Sekolah Dasar, bisa bekerja dengan baik dan sangat diandalkan,” tegas Dedi Mulyadi. Ia menambahkan bahwa saat ini, banyak tenaga kerja yang direkrut justru terjebak dalam stratifikasi pendidikan formal, mulai dari lulusan SMA hingga strata satu, namun kinerja mereka seringkali hanya sebatas laporan foto kepada atasan tanpa keterlibatan langsung di lapangan.
Gubernur Jawa Barat ini secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah terlalu terperangkap dalam hirarki pendidikan formal (S1-S3) sehingga mengabaikan aspek teknis krusial di lapangan. “Kita memiliki banyak doktor di kantor, tetapi tidak ada yang bisa memperbaiki lampu jalan,” kritiknya dengan gamblang.
Untuk mengatasi masalah ini, Dedi Mulyadi mengusulkan pembentukan divisi khusus yang berfokus pada kebersihan dan infrastruktur. Divisi ini tidak akan mensyaratkan ijazah sekolah formal, bahkan bagi mereka yang tidak lulus Sekolah Dasar sekalipun, asalkan memiliki keterampilan dan kemauan kuat untuk bekerja nyata. Pekerjaan seperti menyapu jalan atau melakukan pengelasan akan menjadi bagian penting dari divisi ini.
Para tenaga teknis lapangan ini dijanjikan gaji yang layak, diperkirakan sekitar Rp4,2 juta per bulan, sebagai bentuk apresiasi dan jaminan kesejahteraan. “Jadi, saya ingin rekrutmen pada tahun 2026-2027 dilakukan dalam jumlah besar, tetapi yang dibutuhkan adalah tenaga terampil untuk efisiensi,” ujar Dedi Mulyadi.
Restrukturisasi Birokrasi: Sedikit yang Mengatur, Banyak yang Bekerja
Kebijakan rekrutmen tenaga lapangan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan pada manajemen kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengidamkan sebuah struktur organisasi yang lebih efisien, dengan prinsip “sedikit yang menyuruh, banyak yang bekerja.”
Ia ingin mengurangi jumlah tenaga substansi yang mengurusi perencanaan dan diskusi, serta memperbanyak jumlah tenaga teknis yang bergerak langsung di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses kerja dan mempercepat realisasi program pembangunan.
Dedi Mulyadi juga mencontohkan perbaikan infrastruktur jalan. Selama ini, pemeliharaan jalan rutin seringkali ditangani oleh kontraktor, yang prosesnya cenderung memakan waktu lebih lama. Dengan adanya divisi teknis lapangan yang kuat, pemeliharaan jalan rutin dapat ditangani secara lebih cepat dan efisien oleh tenaga-tenaga terampil yang sudah ada di lingkungan pemerintah provinsi.
Visi kepemimpinan Dedi Mulyadi ini menandai pergeseran paradigma dalam birokrasi, yang berani mendobrak tradisi dan memberikan penghargaan yang setimpal bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis dan dedikasi untuk bekerja nyata demi kemajuan Jawa Barat.
