Hendropriyono, yang dikenal dengan nama lengkap Abdullah Mahmud Hendropriyono, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah politik dan militer Indonesia. Seorang jenderal pensiunan Kopassus, mantan kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), serta pengusaha dan akademisi, ia memiliki latar belakang pendidikan yang sangat luas dan berbagai peran di berbagai bidang. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam tentang profil dan peran Hendropriyono dalam dunia politik Indonesia.
Latar Belakang Pendidikan dan Karier Militer
Hendropriyono lahir pada 7 Mei 1945 di Yogyakarta. Pendidikan awalnya dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah di Kemayoran, Jakarta, kemudian melanjutkan ke SR Negeri Jalan Lematang. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta sebelum masuk ke Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang pada tahun 1967. Setelah lulus, ia terus mengembangkan keterampilannya dengan mengikuti berbagai kursus militer, seperti Australian Intelligence Course di Woodside (1971) dan United States Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth (1980).
Selama masa karier militer, Hendropriyono pernah menjabat berbagai posisi penting, seperti Komandan Peleton Puspassus AD, Komandan Kodiklat TNI AD, dan Panglima Kodam Jayakarta. Ia juga aktif dalam operasi militer, termasuk Gerakan Operasi Militer (GOM) VI dan Operasi Seroja di Timor Timur.
Peran dalam Badan Intelijen Nasional (BIN)
Pada tahun 2001, Hendropriyono ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) hingga tahun 2004. Di bawah kepemimpinannya, BIN mengalami perubahan besar, termasuk pembentukan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul, Bogor. Ia juga memperkenalkan konsep “ilmu intelijen” dan “filsafat intelijen”, yang menjadi fondasi bagi pengembangan sistem intelijen nasional.
Selain itu, Hendropriyono juga menciptakan logo dan pataka BIN, serta menetapkan hari lahir badan intelijen. Ia juga menggagas tugu Soekarno-Hatta di BIN untuk menghormati para pendiri negara.
Kiprah dalam Dunia Politik
Hendropriyono tidak hanya dikenal sebagai tokoh militer dan intelijen, tetapi juga sebagai politikus. Ia merupakan pendiri Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Meskipun partai ini tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pemilu, kehadirannya menunjukkan komitmennya terhadap perubahan politik di Indonesia.
Pada tahun 2014, ia diangkat sebagai anggota tim transisi Presiden Joko Widodo. Namun, keputusan ini mendapat kritik dari sebagian kalangan karena masa lalunya yang kontroversial, termasuk keterlibatan dalam kasus Talangsari dan dugaan keterlibatan dalam pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.
Kontroversi dan Kritik
Hendropriyono sering dikaitkan dengan beberapa peristiwa kontroversial. Salah satunya adalah peristiwa Talangsari pada tahun 1989, di mana banyak warga Lampung menjadi korban. Ia diberi julukan “the Butcher of Lampung” karena dugaan keterlibatannya dalam penembakan membabi buta. Selain itu, ia juga disebut terlibat dalam rencana pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.
Meski ia pernah mengakui tanggung jawab atas kematian Munir, penyelidikan yang dilakukan oleh tim fakta-finding tidak menemukan bukti yang cukup untuk menuntutnya. Hal ini membuat banyak orang meragukan kesungguhannya dalam menjalani proses hukum.
Peran sebagai Akademisi dan Pengamat
Setelah pensiun dari militer dan BIN, Hendropriyono fokus pada dunia akademik dan pengamatan. Ia menjadi guru besar di bidang filsafat intelijen dan mengajar di berbagai lembaga pendidikan. Selain itu, ia juga sering menjadi narasumber dalam berbagai media massa dan lembaga riset.
Ia juga mendirikan Griya Anti Narkoba bersama dua tokoh lainnya, yaitu Gories Mere dan Benny Mamoto. Museum ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.
Kesimpulan
Hendropriyono adalah sosok yang kompleks dan sering menjadi subjek perdebatan. Dari latar belakang militer hingga peran dalam politik dan intelijen, ia telah meninggalkan jejak yang mendalam di berbagai bidang. Meski ada kontroversi yang menyertainya, kontribusi dan dedikasinya terhadap bangsa Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata.
Penulis: Muhammad Fadli
