Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima sertifikat penghargaan saat menghadiri Musrenbang tingkat Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Senin (6/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendorong pembangunan yang selaras dan berkelanjutan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balairungsari Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026), dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah daerah dan provinsi.
Dalam kesempatan itu, Amsakar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Batam dan Kepulauan Riau.
“Musrenbang ini menjadi momentum untuk menyatukan visi agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian Kota Batam sebagai bukti kinerja pemerintah daerah. Di antaranya, Batam berhasil meraih penghargaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bersama Kabupaten Karimun dan Natuna.
Selain itu, Batam mencatat nilai tertinggi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kepulauan Riau dengan skor 82,9606, melampaui daerah lain. Capaian tersebut mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Menurut Amsakar, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Batam.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Musrenbang tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang mengikuti secara virtual, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Sutiawan, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Fitrianti, serta Kepala Bappeda Kepulauan Riau Aries Fhariandi.
Dalam sambutannya secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa perkembangan pembangunan di Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang impresif.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 7,89 persen dan menempati peringkat keempat nasional, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di angka 3,54 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 80,53, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Perkembangan Kepulauan Riau sangat impresif dan membanggakan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan kualitas perencanaan yang semakin baik,” ujar Bima Arya.
Ia menambahkan, capaian tersebut perlu terus dijaga melalui konsistensi visi pembangunan, penguatan kemandirian daerah, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima sertifikat penghargaan saat menghadiri Musrenbang tingkat Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Senin (6/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendorong pembangunan yang selaras dan berkelanjutan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balairungsari Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026), dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah daerah dan provinsi.
Dalam kesempatan itu, Amsakar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Batam dan Kepulauan Riau.
“Musrenbang ini menjadi momentum untuk menyatukan visi agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian Kota Batam sebagai bukti kinerja pemerintah daerah. Di antaranya, Batam berhasil meraih penghargaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bersama Kabupaten Karimun dan Natuna.
Selain itu, Batam mencatat nilai tertinggi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kepulauan Riau dengan skor 82,9606, melampaui daerah lain. Capaian tersebut mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Menurut Amsakar, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Batam.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Musrenbang tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang mengikuti secara virtual, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Sutiawan, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Fitrianti, serta Kepala Bappeda Kepulauan Riau Aries Fhariandi.
Dalam sambutannya secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa perkembangan pembangunan di Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang impresif.
Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 7,89 persen dan menempati peringkat keempat nasional, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di angka 3,54 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 80,53, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Perkembangan Kepulauan Riau sangat impresif dan membanggakan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan kualitas perencanaan yang semakin baik,” ujar Bima Arya.
Ia menambahkan, capaian tersebut perlu terus dijaga melalui konsistensi visi pembangunan, penguatan kemandirian daerah, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
