Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia Dibentuk di Tengah Ketegangan Timur Tengah
Di tengah perhitungan minggu menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, situasi di kawasan Timur Tengah masih memicu kekhawatiran. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel mengancam stabilitas wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan ratusan ribu jemaah haji yang akan segera memadati tanah suci.
Menanggapi situasi darurat ini, sejumlah anggota DPR dan DPD RI membentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026). Kaukus ini dibentuk oleh nama-nama besar parlemen lintas fraksi, seperti Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Ahmad Irawan dari Fraksi Golkar, Saleh P Daulay dari Fraksi PAN, Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS, Sofyan Dedi dari Fraksi PDIP, Eva Monalisa dari Fraksi PKB, serta Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP.
Totalnya, sebanyak 30 legislator bergabung dalam gerakan ini sebagai bentuk desakan diplomatik dari jalur parlemen.
Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh MSP menegaskan bahwa keamanan jamaah haji menjadi poin utama yang mendorong lahirnya kaukus ini. Meskipun Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama RI telah memberikan jaminan keamanan, risiko sasar-nyasar konflik di wilayah udara dan perairan Timur Tengah tetap menjadi ancaman serius bagi calon jamaah.
“Dalam diskusi kami, muncul kekhawatiran besar agar perang antara Iran melawan Amerika dan Israel tidak mengganggu persiapan dan prosesi ibadah jemaah haji kita. Kami ingin memastikan de-eskalasi terjadi segera,” ujar Muhammad Nuh dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Nuh menjelaskan bahwa dampak perang tidak hanya berupa kerusakan fisik, tapi juga ekonomi. “Kita sudah merasakan dampaknya. Harga BBM berpotensi melonjak dan ini membebani rakyat. Kegiatan rutin tahunan haji tidak boleh terganggu oleh peristiwa ini,” tambahnya.
10 Poin Sikap WPPC
Dalam deklarasi tersebut, WPPC merumuskan 10 tuntutan sikap yang tegas. Selain mendesak de-eskalasi demi keamanan haji, kaukus juga mengecam keras agresi militer yang memperluas konflik dan memakan korban sipil.
Salah satu poin yang paling menggetarkan adalah kecaman atas serangan yang menimpa pasukan perdamaian PBB (UNIFIL). Kaukus mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI di wilayah konflik dan menuntut jaminan keamanan penuh bagi para peacekeepers.
Berikut 10 poin sikap WPPC:
- Mengecam Agresi Militer: Menolak segala bentuk perluasan konflik bersenjata.
- Keamanan Haji: Menuntut de-eskalasi segera di Timur Tengah.
- Perang Bukan Solusi: Menolak perang sebagai instrumen politik internasional.
- Gencatan Senjata Total: Mendesak penghentian perang tanpa syarat di Iran, Israel, dan Lebanon.
- Perlindungan Sipil: Menuntut kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa.
- Kedaulatan Peacekeepers: Mengutuk pembunuhan prajurit TNI di bawah bendera PBB.
- Diplomasi Aktif RI: Mendorong pemerintah menjadi garda terdepan perdamaian.
- Penguatan PBB: Mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi konkret.
- Anti-Intervensi: Menolak campur tangan militer asing yang memperluas perang.
- Jalur Multilateral: Mengedepankan dialog konstruktif dan inklusif.
Rencana Sambangi Kedutaan Besar
Sebagai langkah lanjutan, Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia berencana menyambangi kedutaan besar negara-negara yang terlibat konflik dalam waktu dekat. Mereka membawa misi tunggal: menyampaikan keresahan umat Islam dunia dan mendesak dilakukannya gencatan senjata segera.
“Ini adalah upaya kita bersama untuk meredam potensi konflik global. Dunia butuh ketenangan, dan jemaah haji kita butuh kepastian untuk beribadah dengan khusyuk,” tutup Muhammad Nuh.
Aksi nyata dari Senayan ini diharapkan mampu memberikan tekanan diplomatik tambahan bagi terciptanya stabilitas di Timur Tengah, sekaligus memastikan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 berjalan lancar.
