Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan kawasan Tanjung Banon menjadi salah satu fokus pengembangan wilayah baru yang terintegrasi dengan Batam sebagai kawasan industri dan investasi.
Amsakar menjelaskan, Tanjung Banon tidak hanya dipersiapkan sebagai lokasi program transmigrasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan strategis Rempang dan Galang. Kawasan ini telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pengembangan Rempang Eco City yang diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Batam.
Menurutnya, pengembangan Tanjung Banon dirancang sejalan dengan karakter Batam sebagai kawasan perdagangan, industri, pariwisata, alih kapal, dan logistik.
“Kawasan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan Batam sebagai kawasan industri dan investasi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat,” ujar Amsakar, Jumat (17/4/2026).
Amsakar menekankan, keberhasilan pembangunan di Tanjung Banon sangat bergantung pada efektivitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kami mentransformasikan kebijakan kepada masyarakat agar kondisi di lapangan tetap kondusif dan dapat diterima dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi yang dibangun tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.
Dalam konteks program transmigrasi, Tanjung Banon diharapkan menjadi awal terbentuknya ekosistem ekonomi baru yang inklusif. Masyarakat yang mengikuti program tersebut akan menjadi kelompok pertama yang merasakan manfaat pembangunan di kawasan tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah dukungan, antara lain kepastian kepemilikan lahan seluas 500 meter persegi per keluarga, rumah layak huni, serta bantuan kebutuhan dasar pada tahap awal.
Selain itu, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas terintegrasi guna memudahkan akses layanan publik.
Untuk menjawab tantangan karakteristik masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani, pemerintah juga menyiapkan langkah penguatan sektor ekonomi lokal.
Di sektor perikanan, pembangunan dermaga oleh pemerintah pusat diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga akan disiapkan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar.
Sementara di sektor pertanian, keterbatasan lahan akan diatasi melalui pengembangan kawasan food estate yang memungkinkan petani tetap berproduksi dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi.
Amsakar optimistis, dengan perencanaan matang dan dukungan infrastruktur yang memadai, Tanjung Banon akan berkembang menjadi kawasan baru yang mampu menarik investasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat Tanjung Banon tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian utama dalam ekosistem ekonomi baru yang sedang dibangun,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan kawasan Tanjung Banon menjadi salah satu fokus pengembangan wilayah baru yang terintegrasi dengan Batam sebagai kawasan industri dan investasi.
Amsakar menjelaskan, Tanjung Banon tidak hanya dipersiapkan sebagai lokasi program transmigrasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan strategis Rempang dan Galang. Kawasan ini telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pengembangan Rempang Eco City yang diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Batam.
Menurutnya, pengembangan Tanjung Banon dirancang sejalan dengan karakter Batam sebagai kawasan perdagangan, industri, pariwisata, alih kapal, dan logistik.
“Kawasan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan Batam sebagai kawasan industri dan investasi, sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat,” ujar Amsakar, Jumat (17/4/2026).
Amsakar menekankan, keberhasilan pembangunan di Tanjung Banon sangat bergantung pada efektivitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kami mentransformasikan kebijakan kepada masyarakat agar kondisi di lapangan tetap kondusif dan dapat diterima dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi yang dibangun tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.
Dalam konteks program transmigrasi, Tanjung Banon diharapkan menjadi awal terbentuknya ekosistem ekonomi baru yang inklusif. Masyarakat yang mengikuti program tersebut akan menjadi kelompok pertama yang merasakan manfaat pembangunan di kawasan tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah dukungan, antara lain kepastian kepemilikan lahan seluas 500 meter persegi per keluarga, rumah layak huni, serta bantuan kebutuhan dasar pada tahap awal.
Selain itu, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas terintegrasi guna memudahkan akses layanan publik.
Untuk menjawab tantangan karakteristik masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani, pemerintah juga menyiapkan langkah penguatan sektor ekonomi lokal.
Di sektor perikanan, pembangunan dermaga oleh pemerintah pusat diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga akan disiapkan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar.
Sementara di sektor pertanian, keterbatasan lahan akan diatasi melalui pengembangan kawasan food estate yang memungkinkan petani tetap berproduksi dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi.
Amsakar optimistis, dengan perencanaan matang dan dukungan infrastruktur yang memadai, Tanjung Banon akan berkembang menjadi kawasan baru yang mampu menarik investasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat Tanjung Banon tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian utama dalam ekosistem ekonomi baru yang sedang dibangun,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)
