Kenaikan Harga Minyak Sawit Mentah Global Mengancam Stabilitas Harga Minyak Goreng Domestik
Jakarta — Kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) global sejak awal tahun mulai menimbulkan tekanan terhadap stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Di tengah pasokan sawit nasional yang melimpah, pemerintah kembali menghadapi dilema lama antara menjaga momentum ekspor dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
Tekanan tersebut mulai terlihat pada April 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa minyak goreng menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi bulanan dengan andil sebesar 0,05%. Pada saat yang sama, harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar dan pungutan ekspor periode Mei 2026 naik menjadi US$1.049,58 per metrik ton, meningkat 6,06% dibandingkan April sebesar US$989,63 per metrik ton. Kenaikan ini memperpanjang tren penguatan harga sawit internasional sejak awal tahun.
Bagi pasar domestik, situasi ini berarti ongkos bahan baku minyak goreng ikut meningkat, terutama ketika produsen memiliki insentif lebih besar menyalurkan produk ke pasar ekspor yang menawarkan margin lebih tinggi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan harga CPO global memang tidak sepenuhnya otomatis diteruskan ke harga minyak goreng domestik. Namun dalam praktiknya, transmisi harga tetap sulit dihindari.
Menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki instrumen untuk meredam gejolak harga, seperti domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Persoalannya, implementasi kebijakan itu dinilai belum optimal. Realisasi DMO yang masih rendah membuat pasokan ke dalam negeri tidak cukup kuat menahan kenaikan harga. Akibatnya, harga Minyakita yang seharusnya menjadi penyangga justru ikut naik di atas HET.
Artinya, lonjakan harga minyak goreng saat ini bukan semata akibat pasar global. Ada persoalan struktural di dalam negeri berupa distribusi yang belum efisien dan pengawasan pasokan yang belum efektif. Secara statistik, kontribusi langsung minyak goreng terhadap inflasi memang relatif terbatas. Namun, dampak lanjutannya dinilai jauh lebih luas karena minyak goreng merupakan input penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha makanan.
Ketika harga minyak goreng naik, pedagang makanan jadi cenderung menyesuaikan harga jual. Dampaknya kemudian merambat ke warung makan, industri rumahan, hingga usaha mikro yang bergantung pada produk gorengan dan makanan siap saji. “Jadi meskipun kontribusi langsungnya kecil, efek rambatannya bisa lebih luas,” kata Yusuf.
Tekanan paling besar akan dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pada kelompok ini, porsi belanja pangan pokok termasuk minyak goreng jauh lebih besar dibanding rumah tangga menengah atas. Kenaikan harga akan langsung menggerus ruang konsumsi mereka. Dalam kondisi daya beli yang belum pulih penuh, rumah tangga rentan berpotensi menyesuaikan pola konsumsi dengan menekan kualitas makanan atau mengurangi frekuensi belanja. Risiko itu membuat persoalan minyak goreng tidak lagi sekadar isu inflasi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan kualitas konsumsi masyarakat.
Di lapangan, pedagang pasar melihat minyak goreng masih menjadi komoditas paling bermasalah di tengah harga pangan lain yang relatif stabil. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan mayoritas komoditas pangan saat ini masih terkendali. Harga beras masih bergerak di sekitar HET, sementara sejumlah komoditas hortikultura mulai turun di kawasan Jabodetabek. Namun, Minyakita justru menjadi anomali. Harga minyak goreng rakyat itu masih bertahan di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.500 per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
“Minyakita ini masih relatif tinggi dan tidak menuju HET maka harus ada solusi alternatif,” katanya. Menurut Reynaldi, salah satu faktor penekan harga berasal dari biaya produksi, termasuk kemasan yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan harga kemasan membuat ruang penurunan harga di tingkat konsumen semakin sempit.
Kondisi itu terjadi ketika perilaku belanja masyarakat justru masih cenderung hati-hati. Konsumen membeli sesuai kebutuhan harian dan belum menunjukkan lonjakan permintaan yang signifikan. Dengan kata lain, tingginya harga minyak goreng bukan didorong konsumsi berlebih, melainkan masalah biaya dan distribusi.
Ke depan, tekanan terhadap harga CPO diperkirakan belum cepat mereda. Produksi global yang tidak tumbuh signifikan, peningkatan serapan domestik untuk biodiesel B50, serta keterkaitan dengan harga energi dunia menjadi faktor utama yang menopang harga sawit di level tinggi. Jika situasi itu berlanjut, ruang penurunan harga minyak goreng domestik akan semakin terbatas.
Yusuf menilai pemerintah perlu memprioritaskan tiga langkah. Pertama, memperbaiki implementasi DMO agar pasokan domestik benar-benar terjamin. Kedua, mengevaluasi berkala kebijakan biodiesel agar keseimbangan antara energi dan pangan tetap terjaga. Ketiga, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan melalui bantuan yang lebih terarah.
Sementara itu, Ikappi meminta distribusi minyak goreng diperkuat di wilayah konsumsi besar seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjelang Iduladha. “Minyakita perlu dilakukan suplai yang cukup masif di beberapa titik yang rawan,” ujar Reynaldi. Tanpa pembenahan pasokan dan distribusi, kenaikan harga CPO global berisiko terus diterjemahkan menjadi mahalnya minyak goreng di dalam negeri. Ketika itu terjadi, beban inflasi pangan akan kembali jatuh ke rumah tangga yang paling sensitif terhadap harga.
