Kebijakan Strategis Gubernur Jawa Barat untuk Perubahan Wajah Daerah
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sedang menyiapkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengubah wajah Jawa Barat. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan estetika bangunan bersejarah hingga revolusi sistem perpajakan melalui wacana jalan berbayar.
Menjaga Marwah Istana dan Gedung Bersejarah
Dalam kunjungan kerja ke Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Dedi Mulyadi menyoroti maraknya pembangunan hotel dan gedung komersial yang mengabaikan estetika di sekitar objek vital negara. Ia menegaskan bahwa segera akan dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur radius dan tinggi bangunan.
“Nanti saya buatkan Pergub-nya. Harus ada batasan radius, tidak boleh ada bangunan yang ketinggiannya melebihi istana atau desainnya merusak pandangan.”
“Ini demi menjaga marwah situs sejarah kita, seperti di Cipanas maupun Gedung Sate,” tegas Dedi.
Selain soal visual, Dedi juga menaruh perhatian pada kelestarian lingkungan sekitar istana. Ia berjanji mengerahkan petugas PSDA Provinsi untuk membersihkan Sungai Cisabuk dan Sungai Jalimun dari sampah rumah tangga secara rutin guna mencegah kerusakan pintu air istana.
Menghapus Pajak Kendaraan, Mengganti dengan Jalan Berbayar
Langkah mengejutkan lainnya disampaikan Dedi dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Barat, Senin (11/5/2026). Ia mewacanakan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan skema jalan berbayar (ERP) di ruas jalan milik provinsi.
Dedi mengklaim sistem ini jauh lebih adil karena masyarakat hanya membayar saat menggunakan fasilitas jalan.
“Pajak kendaraan bermotor dihilangkan, diganti dengan jalan berbayar. Mobil yang dipakai dan tidak dipakai bayar pajaknya sama (saat ini). Kalau jalan berbayar, siapa yang menggunakan jalan provinsi, dia yang bayar,” jelasnya.
Transformasi Infrastruktur Digital
Namun, Dedi menegaskan bahwa sebelum kebijakan ini diimplementasikan, seluruh jalan provinsi wajib memenuhi standar kualitas yang setara dengan jalan tol. Sistem pembayarannya pun direncanakan menggunakan teknologi digital otomatis tanpa transaksi manual.
“Ini baru sebatas wacana dan masih dalam tahap kajian akademik. Kita libatkan pakar transportasi hingga Bapenda. Prinsipnya, kualitas jalan harus ditingkatkan dulu sebelum rakyat membayar,” pungkasnya.
Standar Jalan Tol untuk Seluruh Jalan Provinsi
Seluruh jalan provinsi di Jawa Barat akan ditingkatkan kualitasnya setara jalan tol sebelum sistem berbayar diterapkan secara digital. Hal ini dilakukan agar infrastruktur dapat mendukung sistem jalan berbayar yang akan diberlakukan nantinya.
Langkah-Langkah yang Dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat
- Membuat Peraturan Gubernur (Pergub)
- Menyusun aturan yang mengatur radius dan tinggi bangunan di sekitar objek vital negara.
-
Memastikan tidak ada bangunan yang ketinggiannya melebihi istana atau desainnya merusak pandangan.
-
Menjaga Kelestarian Lingkungan
- Mengerahkan petugas PSDA Provinsi untuk membersihkan sungai-sungai di sekitar istana.
-
Melakukan pembersihan secara rutin guna mencegah kerusakan pintu air istana.
-
Mengganti Pajak Kendaraan dengan Jalan Berbayar
- Mengusulkan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
-
Menggantinya dengan sistem jalan berbayar (ERP) yang lebih adil bagi pengguna jalan.
-
Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi
- Memastikan semua jalan provinsi memenuhi standar kualitas setara jalan tol.
- Menerapkan sistem pembayaran digital otomatis tanpa transaksi manual.
Tantangan dan Persiapan untuk Implementasi Kebijakan
Kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat tentu memiliki tantangan tersendiri. Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah-langkah ini dilakukan dengan pertimbangan matang dan melibatkan para ahli serta instansi terkait. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, baik secara estetika maupun infrastruktur, serta memberikan keadilan bagi masyarakat dalam penggunaan fasilitas publik.
