Penolakan Perguruan Tinggi terhadap Pembangunan Dapur MBG
Banyak perguruan tinggi di Indonesia menolak untuk membangun dapur dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Alasan utama dari penolakan ini adalah karena mereka merasa bahwa tugas utama perguruan tinggi berada pada bidang pengabdian, pengajaran, dan penelitian. Oleh karena itu, mereka menganggap pembangunan SPPG tidak sesuai dengan visi dan misi kampus.
Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Paramadina, Handi Risza, menyatakan bahwa universitasnya tidak akan membangun SPPG. Menurutnya, hal ini bukan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kampusnya ingin fokus pada tugas intinya dan tidak terlibat secara praktis dalam program MBG.
“Jika Paramadina diminta membuat SPPG dengan segala peralatannya, itu bukan tugas kami. Kami ingin fokus ke Tri Dharma,” ujarnya saat berbicara kepada .co.id, Jumat (8/5).
Handi menjelaskan bahwa SPPG milik universitas tetap wajib melakukan program MBG secara utuh. Hal ini didasarkan pada keterangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyatakan bahwa SPPG di dalam kampus tetap berfungsi seperti SPPG pada umumnya. Dengan demikian, SPPG di dalam kampus tetap menjalankan proses bisnis SPPG dalam program MBG.
“Jadi, kampus terlibat praktis di proses MBG dan ujung-ujungnya akan ada unsur mencari keuntungan dari program MBG itu sendiri,” kata Handi.
Ia berharap pemerintah tidak menekan perguruan tinggi untuk membangun dan mengelola SPPG. Menurutnya, Universitas Paramadina bersedia terlibat dalam pembuatan kajian terkait MBG, seperti sosial-ekonomi, manajemen logistik, dan ketahanan pangan.
Tanggapan dari Universitas Padjadjaran
Adapun Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran, Dandi Supriadi, mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki keputusan terkait pembangunan SPPG. Sebab, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian agar dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi universitas.
“Unpad belum memutuskan untuk membuka SPPG di Unpad hingga semua pertimbangan telah masuk,” katanya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid, juga menolak kampus membangun dan mengelola dapur MBG. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjaga sikap kritis terhadap berbagai kebijakan negara.
Alasan BGN Mengajak Kampus
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pertimbangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di dalam kampus tidak memiliki alokasi khusus. Menurutnya, SPPG yang dikelola perguruan tinggi adalah bentuk pembelajaran nyata bagi disiplin keilmuan.
Menurutnya, SPPG yang dikelola kampus dapat meningkatkan teknologi yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alhasil, program MBG dapat lebih efektif, efisien, aman, dan ramah lingkungan.
“Kampus dapat melihat bagaimana dampak intervensi pemenuhan gizi untuk tumbuh kembang anak. Banyak disiplin ilmu di kampus yang dapat meningkatkan kualitas program,” kata Dadan kepada .co.id, Kamis (7/5).
Dadan menyampaikan bahwa perguruan tinggi dapat langsung membuat inovasi produk dan temuan-temuan lainnya. Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan variasi dan kualitas menu dalam program MBG.
Selain itu, SPPG dapat menjadi tempat magang bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang membantu. Dengan demikian, SPPG dapat menjadi tempat pembelajaran aplikatif dalam proses bisnis dan pemenuhan rantai pasok.
