Komitmen Kuat Pemerintah untuk Pasar Modal Indonesia: Fundamental Kokoh dan Investasi Transparan
Dalam sebuah pernyataan yang menegaskan stabilitas ekonomi dan komitmen terhadap iklim investasi yang kondusif, pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto kepada para investor pasar modal. Pesan ini secara khusus menyoroti kekuatan fundamental ekonomi domestik serta dedikasi pemerintah untuk menciptakan lingkungan investasi yang transparan dan berdaya saing global.
Presiden Prabowo, dalam pesannya yang disampaikan oleh Menko Airlangga, memberikan jaminan kepada investor, baik domestik maupun internasional, bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh dan tangguh meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global yang kompleks saat ini. Pernyataan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku pasar dan menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik dan stabil.
“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip: ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional,dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh’,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta pada Sabtu, 31 Januari 2026.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah yang tak tergoyahkan dalam mendukung perbaikan dan pengembangan pasar modal Indonesia. Upaya ini dilakukan demi mewujudkan iklim investasi yang tidak hanya transparan, tetapi juga adil dan mampu bersaing di kancah global.
“Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil dan berkelas dunia,” tandas Menko Airlangga, mengutip kembali pesan Presiden.
Menghadapi Koreksi Pasar dan Langkah Strategis Pemerintah
Situasi pasar modal domestik baru-baru ini mengalami koreksi yang cukup tajam, dipicu oleh pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait tinjauan dan penyeimbangan kembali (rebalancing) saham-saham yang terdaftar di Indonesia. Peristiwa ini berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang mengalami penurunan dari level 8.980,23 pada penutupan perdagangan Selasa, 27 Januari 2026, menjadi 8.232,20 pada penutupan perdagangan Kamis. Meskipun demikian, IHSG menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan menguat pada penutupan perdagangan Jumat di posisi 8.329,61.
Menyadari perlunya meredam sentimen negatif yang muncul, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu langkah penting yang diumumkan adalah percepatan penyelesaian aturan terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Proses ini ditargetkan akan diselesaikan pada tahun berjalan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan potensi benturan kepentingan di pasar modal.
Strategi Penguatan Pasar Modal:
Percepatan Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI):
Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat struktur dan operasional bursa. Demutualisasi bertujuan untuk memisahkan fungsi kepemilikan, pengelolaan, dan operasional bursa, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme.“Demutualisasi bursa ini juga akan membuka investasi. Tahapannya itu sebetulnya sudah masuk di dalam Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan),” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1). Undang-undang P2SK sendiri merupakan kerangka hukum yang dirancang untuk memperkuat sektor keuangan secara keseluruhan.
Penyesuaian Aturan Batas Free Float:
Selain demutualisasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan segera melakukan penyesuaian terhadap aturan batas free float saham. Batas free float yang sebelumnya ditetapkan sebesar 7,5 persen akan ditingkatkan menjadi 15 persen. Perubahan ini ditargetkan mulai berlaku pada Februari 2026.Peningkatan batas free float ini diharapkan dapat mendorong likuiditas saham di pasar, memberikan kesempatan lebih luas bagi investor untuk berpartisipasi, serta meningkatkan daya tarik saham-saham perusahaan Indonesia bagi investor asing yang seringkali memiliki persyaratan minimum free float yang lebih tinggi.
Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Dengan fundamental ekonomi yang kuat dan komitmen terhadap transparansi serta tata kelola yang baik, Indonesia berupaya menarik lebih banyak investasi dan memperkuat posisinya di pasar keuangan global.
