Banjir kembali melanda Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Kamis, 4 Desember 2025. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.
Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Bandung tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, solusi yang efektif membutuhkan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan terintegrasi.
Berikut adalah tiga langkah utama yang akan diambil oleh Pemprov Jabar:
-
Pemulihan Tata Ruang Kawasan Hulu:
Pemprov Jabar berencana untuk memulihkan kembali tata ruang kawasan hulu dengan memperluas area ruang terbuka hijau. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hulu.- Kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang selama ini memanfaatkan wilayah hulu untuk kepentingan pribadi. Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah ini harus tetap dilakukan demi keberlanjutan lingkungan dan pencegahan banjir. Pemulihan tata ruang diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis kawasan hulu sehingga mampu menyerap air hujan secara optimal.
-
Penghentian Perubahan Fungsi Lahan:
Langkah kedua adalah menghentikan perubahan fungsi lahan, khususnya alih fungsi lahan dari perkebunan teh dan hutan menjadi lahan pertanian sayuran, seperti kentang dan komoditas lainnya.- Perubahan fungsi lahan ini dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya sedimentasi yang masuk ke Sungai Citarum. Sedimentasi yang tinggi menyebabkan pendangkalan sungai dan mengurangi kapasitas tampungnya, sehingga meningkatkan risiko banjir. Dedi Mulyadi menekankan bahwa lahan-lahan yang telah berubah fungsi harus dikembalikan menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya yang tidak menambah beban sedimentasi.
-
Pembangunan Bendungan di Kertasari:
Pemprov Jabar berencana membangun bendungan di Kertasari sebagai bagian dari upaya pengendalian air dari wilayah hulu. Bendungan ini diharapkan dapat menampung air hujan berlebih dari hulu dan mengurangi debit air yang mengalir ke wilayah hilir, sehingga dapat meminimalkan risiko banjir.- Pembangunan bendungan ini akan dilakukan secara simultan dengan langkah-langkah lainnya. Keberhasilan upaya ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Dedi Mulyadi mengajak semua pihak untuk tidak hanya mengkritik saat banjir terjadi, tetapi juga turut serta dalam menyelesaikan masalah banjir dari hulunya.
Selain tiga langkah utama tersebut, Dedi Mulyadi juga mengkritik pemberian izin pembangunan perumahan yang menimbun area sungai dan rawa. Ia menegaskan bahwa praktik ini harus dihentikan dan dievaluasi ulang. Penimbunan area sungai dan rawa dapat memperburuk risiko banjir karena mengurangi area resapan air dan mempersempit aliran sungai.
Dedi Mulyadi juga meminta Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Bandung untuk bekerja sama dalam menata kembali tata ruang, termasuk menghidupkan kembali danau-danau kecil dan cekungan alami yang kini telah berubah menjadi permukiman dan kawasan komersial. Danau-danau kecil dan cekungan alami berfungsi sebagai tempat penampungan air alami yang dapat mengurangi risiko banjir.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya fokus pada hilir. Kita harus berani mengembalikan fungsi-fungsi alam. Jika tidak, banjir akan terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung melaporkan bahwa sebanyak 34.497 warga terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Wahyudin, menjelaskan bahwa sejumlah kecamatan mengalami banjir cukup serius hingga Jumat, 5 Desember 2025.
“Data kecamatan terdampak banjir parah adalah Dayeuhkolot dengan warga terdampak sekitar 25.918 jiwa, Baleendah 5.579 jiwa, dan Bojongsoang sekitar 3.000 jiwa,” kata Wahyudin di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Ia menambahkan, banjir di Kabupaten Bandung membuat 162 kepala keluarga (KK) atau kurang lebih 457 orang harus dipindahkan ke tempat pengungsian. Menurut Wahyudin, BPBD terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses penanganan korban banjir berlangsung optimal.
Selain itu, pihak BPBD mengimbau masyarakat agar tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem dan segera menyampaikan laporan apabila terjadi perkembangan situasi di lapangan guna mempercepat penanganan.
