Sekda Batam, Firmansyah, memberikan keterangan kepada wartawan usai Rakor Penanganan Pengungsian Luar Negeri di Daerah yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/1/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat layanan dasar bagi pengungsi luar negeri, khususnya di sektor pendidikan anak. Saat ini, tercatat sebanyak 67 anak pengungsi telah mengikuti pendidikan formal di berbagai jenjang sekolah di Batam, sementara 38 anak lainnya mengikuti program persiapan sekolah.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsian Luar Negeri di Daerah yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/1/2026).
Rakor ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan diikuti oleh Kepala Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan badan dunia terkait, baik secara luring maupun daring.
Firmansyah menyampaikan bahwa akses pendidikan menjadi salah satu fokus utama Pemko Batam dalam memastikan hak dasar anak pengungsi tetap terpenuhi. Selain pendidikan formal, terdapat pula anak pengungsi berkebutuhan khusus yang telah difasilitasi untuk mengakses pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
“Saat ini Batam menangani 359 pengungsi yang didampingi oleh International Organization for Migration (IOM). Mereka tersebar di dua lokasi penampungan sementara, yakni Hotel Kolekta Lubuk Baja dan Akomodasi Non-Detensi Sekupang,” ujar Firmansyah.
Mayoritas pengungsi berasal dari Afghanistan sebanyak 227 jiwa, disusul Sudan 84 jiwa, Somalia 20 jiwa, dan sisanya dari negara lainnya.
Ia menegaskan, sebagai wilayah perbatasan dan kawasan strategis nasional, Batam memiliki tantangan tersendiri dalam menangani isu lintas negara. Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dalam pemantauan hunian, penanganan sosial kemasyarakatan, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan.
Selain sektor pendidikan, Pemko Batam juga memperkuat layanan kesehatan bagi para pengungsi melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan mitra pelaksana. Layanan yang diberikan meliputi edukasi kesehatan, skrining dasar, layanan kesehatan mental dan psikososial, serta rujukan medis sesuai kebutuhan.
“Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan agar pengungsi, khususnya anak-anak, tetap mendapatkan perlindungan dan layanan dasar yang layak selama berada di Kota Batam,” tutup Firmansyah. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)
Sekda Batam, Firmansyah, memberikan keterangan kepada wartawan usai Rakor Penanganan Pengungsian Luar Negeri di Daerah yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/1/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat layanan dasar bagi pengungsi luar negeri, khususnya di sektor pendidikan anak. Saat ini, tercatat sebanyak 67 anak pengungsi telah mengikuti pendidikan formal di berbagai jenjang sekolah di Batam, sementara 38 anak lainnya mengikuti program persiapan sekolah.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsian Luar Negeri di Daerah yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/1/2026).
Rakor ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI dan diikuti oleh Kepala Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan badan dunia terkait, baik secara luring maupun daring.
Firmansyah menyampaikan bahwa akses pendidikan menjadi salah satu fokus utama Pemko Batam dalam memastikan hak dasar anak pengungsi tetap terpenuhi. Selain pendidikan formal, terdapat pula anak pengungsi berkebutuhan khusus yang telah difasilitasi untuk mengakses pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
“Saat ini Batam menangani 359 pengungsi yang didampingi oleh International Organization for Migration (IOM). Mereka tersebar di dua lokasi penampungan sementara, yakni Hotel Kolekta Lubuk Baja dan Akomodasi Non-Detensi Sekupang,” ujar Firmansyah.
Mayoritas pengungsi berasal dari Afghanistan sebanyak 227 jiwa, disusul Sudan 84 jiwa, Somalia 20 jiwa, dan sisanya dari negara lainnya.
Ia menegaskan, sebagai wilayah perbatasan dan kawasan strategis nasional, Batam memiliki tantangan tersendiri dalam menangani isu lintas negara. Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dalam pemantauan hunian, penanganan sosial kemasyarakatan, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan.
Selain sektor pendidikan, Pemko Batam juga memperkuat layanan kesehatan bagi para pengungsi melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan mitra pelaksana. Layanan yang diberikan meliputi edukasi kesehatan, skrining dasar, layanan kesehatan mental dan psikososial, serta rujukan medis sesuai kebutuhan.
“Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan agar pengungsi, khususnya anak-anak, tetap mendapatkan perlindungan dan layanan dasar yang layak selama berada di Kota Batam,” tutup Firmansyah. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)
