Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
.CO.ID, JAKARTA — Pelantikan itu tampak biasa saja, seperti upacara yang sudah hafal koreografinya. Namun di antara nama-nama yang dibacakan, ada satu yang membuat publik berhenti sejenak: Mohammad Jumhur Hidayat.
Namanya moncer di hampir semua demo perburuhan. Seorang aktivis lama, dengan teriakan khasnya, yang hidupnya lebih sering di jalanan perjuangan ketimbang di lorong kekuasaan, kini resmi menjadi Menteri Lingkungan Hidup.
Yang melantik adalah Presiden Prabowo Subianto. Dan di barisan tamu, tampak sosok lain yang tak kalah kontroversial: Rocky Gerung —kawan lama dalam gelanggang kritik dan perdebatan.
Pemandangan itu seperti reuni para pengganggu status quo, tapi kali ini berlangsung di dalam Istana, bukan di luar pagar. Itu memunculkan nada sinisme, sekaligus kekhawatiran.
Di sinilah sebuah kalimat sederhana dari kawan-kawan Jumhur tiba-tiba terasa lebih tajam dari analisis akademik mana pun: “Jangan sampai mereka jadi beruang sirkus.”
Kalimat itu pendek, tapi menggigit. Karena ia tidak sedang bicara soal hewan, melainkan soal nasib idealisme. Ia membersitkan sebuah harapan tulis para sahabat.
Anda tahu, beruang sirkus itu kuat, tapi dijinakkan. Ia pernah liar, tapi kini berjalan sesuai irama musik. Ia masih tampak gagah, tapi arah langkahnya sudah ditentukan oleh pelatih.
Namun, Anda pun tahu, di lingkungan yang hidup —yang sehat, yang adil— beruang tetaplah beruang. Ia tidak perlu dijinakkan menjadi tontonan.
Beruang sejati akan hidup selaras dengan alam, tidak merusak, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak rakus. Ia hanya akan menjadi ganas ketika lingkungannya dirusak.
Maka masalahnya bukan pada beruangnya, tetapi pada lingkungannya. Dan sejarah kita penuh dengan kisah bagaimana lingkungan kekuasaan yang nyaman dan sering empuk justru menjinakkan mereka yang dulu liar.
Para sahabat berharap Jumhur tetap seperti yang mereka kenal, yang lahir bukan dari ruang nyaman. Ia ditempa dari konflik sejak dari ruang kuliah di kampus teknologi yang dingin.
Peristiwa 5 Agustus 1989 di Institut Teknologi Bandung menyeretnya ke penjara Sukamiskin. Inilah fase yang tidak hanya menguji keberaniannya, tetapi juga membentuk karakter perlawanan.
Namun sejarah tidak berhenti di masa lalu. Tahun 2020 menjadi bab lain yang lebih rumit baginya.
Saat gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja membesar, Jumhur kembali berada di garis depan. Ia ditangkap, diadili, dan divonis dalam perkara yang berkaitan dengan kritiknya terhadap kebijakan tersebut.
Belakangan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bermasalah secara konstitusional dan harus diperbaiki.
Berdasarkan itu, Jumhur sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berstatus sebagai terpidana dalam pengertian yang ia yakini, karena dasar hukum yang digunakan kemudian dibatalkan dalam proses tersebut.
Di titik ini, kita melihat satu pola yang konsisten: ia selalu berada di sisi yang berisik, bukan yang diam. Ia memilih risiko, bukan kenyamanan. Dan justru karena itulah kekhawatiran “beruang sirkus” menjadi relevan.
Karena lingkungan hidup bukan sekadar soal teknis, tetapi soal keberanian menghadapi kekuatan besar.
Di sana ada tambang dengan investasi triliunan, perkebunan dengan jaringan global, dan proyek-proyek strategis yang sering kali lebih kebal dari kritik daripada hutan dari kebakaran.
Masalah lingkungan kita hari ini seperti penyakit kronis yang sudah lama diabaikan. Mari tengok sebagian daftarnya.
Deforestasi berjalan seperti rutinitas birokrasi. Tambang meninggalkan lubang yang lebih setia daripada janji reklamasi.
Sungai berubah warna tanpa pernah mengajukan protes resmi. Dan banjir datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penghuni tetap.
Udara kota-kota besar menebal seperti janji kampanye —terasa, tapi sulit dipegang. Kebakaran hutan datang tiap tahun seperti ritual yang gagal dihentikan.
Sampah plastik mengalir dari darat ke laut, menjadikan samudera seperti tempat pembuangan raksasa yang tak pernah tutup. Pesisir terkikis pelan-pelan, seolah negeri ini sedang digerogoti dari tepi.
Konflik lahan antara masyarakat adat dan korporasi terus berulang, seperti drama lama yang tak pernah tamat episodenya.
Dalam situasi seperti ini, Menteri Lingkungan Hidup bukan sekadar pejabat. Ia adalah penjaga garis terakhir.
Tetapi garis itu tidak dijaga dengan pidato. Ia dijaga dengan keputusan yang sering kali tidak populer.
Apakah berani menghentikan izin? Apakah berani menata ulang konsesi? Apakah berani mengatakan bahwa tidak semua investasi adalah berkah?
Di sinilah ujian bagi Jumhur menjadi nyata. Ia tidak lagi cukup menjadi aktivis yang benar. Ia harus menjadi pengambil keputusan yang berani.
Namun keberanian di dalam sistem berbeda dengan keberanian di luar. Di luar, lawan terlihat jelas. Di dalam, lawan sering memakai jas yang sama.
Dan di sinilah peran Prabowo Subianto menjadi penentu. Apakah ia memberi ruang bagi keberanian itu tumbuh, atau justru mengharuskannya menyesuaikan diri dengan irama kekuasaan?
Karena tanpa dukungan politik, seorang menteri lingkungan hidup bisa berubah menjadi sekadar simbol —atau lebih buruk lagi, menjadi bagian dari dekorasi.
Kita tentu berharap sebaliknya. Kita ingin Jumhur tetap menjadi Jumhur: keras, kritis, dan berpihak.
Tetapi harapan saja tidak cukup. Ia harus dijaga, didukung, dan diawasi.
Karena jika tidak, maka kalimat “beruang sirkus” itu tidak lagi menjadi peringatan, melainkan menjadi diagnosis.
Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya idealisme seorang aktivis, tetapi juga harapan kita bahwa kekuasaan masih bisa diperbaiki dari dalam.
Pada akhirnya, lingkungan hidup tidak peduli siapa menterinya. Hutan tidak membaca riwayat hidup. Sungai tidak mengenal gelar.
Mereka hanya merasakan satu hal: apakah manusia akhirnya berhenti merusak, atau terus mencari alasan.
Dan jika kita gagal lagi, mungkin suatu hari nanti anak cucu kita tidak akan lagi mengenal kata “hutan”.
Mereka hanya akan mengenal satu istilah baru: sirkus pembangunan.
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 30/04/2026
