Bantuan Kemanusiaan dari Makassar: Rp1,5 Miliar untuk Pemulihan Bencana Tiga Provinsi
Pemerintah Kota Makassar menunjukkan solidaritasnya dalam menghadapi musibah dengan menyalurkan dana Biaya Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,5 miliar untuk membantu proses pemulihan pasca bencana di tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Makassar, didampingi oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, termasuk tim evakuasi.
Langkah ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kota Makassar terhadap saudara-saudaranya yang terdampak bencana. Dana BTT yang dialokasikan untuk keperluan mendesak dan darurat ini dialihkan untuk memberikan dukungan finansial kepada wilayah yang membutuhkan.
Rincian Penyaluran Bantuan:
- Aceh: Rp500 juta
- Sumatera Utara: Rp500 juta
- Sumatera Barat: Rp500 juta
Total bantuan yang disalurkan adalah Rp1,5 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M. Dakhlan, menjelaskan bahwa penggunaan BTT memang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan mendesak. “Akhir tahun kemarin kita gunakan untuk bantu saudara di Aceh, Sumatera Utara dan Barat,” ujarnya. Penyaluran bantuan ini tidak hanya berupa dana, namun juga melibatkan pengiriman personel untuk membantu proses evakuasi di daerah bencana.
Refleksi Pengelolaan Biaya Tak Terduga (BTT) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
M. Dakhlan menekankan bahwa realisasi BTT idealnya tidak dalam jumlah besar. Angka realisasi BTT yang tinggi justru mengindikasikan adanya kondisi luar biasa yang terjadi, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya. “Kita tidak berharap BTT banyak terealisasi. Kalau realisasinya besar, berarti ada kejadian besar seperti bencana alam,” tegasnya.
Ia memberikan contoh, pada masa pandemi COVID-19, alokasi BTT yang digunakan bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya untuk penanganan pandemi.
Pada tahun anggaran 2026, alokasi BTT ditetapkan sebesar Rp15 miliar, mengalami penurunan 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp30 miliar pada tahun 2025.
Realisasi BTT Minim Berkontribusi pada SILPA 2025
Realisasi BTT pada tahun 2025 tercatat sangat minim, bahkan tidak mencapai 10 persen dari total anggaran yang disiapkan. Minimnya serapan BTT ini turut berkontribusi pada besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2025.
Berdasarkan catatan BPKAD, total SILPA tahun 2025 mencapai Rp700 miliar. Angka ini tergolong signifikan dan seringkali menjadi sorotan dalam evaluasi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemanfaatan SILPA 2025:
- APBD 2026: Sekitar Rp480 miliar dari total SILPA akan dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
- Kas Daerah: Sekitar Rp200 miliar masih tersimpan di kas daerah. Dana ini berpotensi digunakan pada APBD Perubahan. “Jadi kita masih ada saving di kas sekitar Rp200 miliar. Ini nanti kita lihat pada saat penyusunan APBD Perubahan,” jelasnya.
M. Dakhlan mengakui bahwa besarnya SILPA Pemerintah Kota Makassar memang sering menjadi pertanyaan. Ia menambahkan bahwa angka SILPA terendah tercatat pada tahun 2024, yaitu sekitar Rp230 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada tahun 2025 tercatat sebesar 85 persen. Dari total pagu anggaran Rp5,06 triliun, realisasi yang terserap adalah Rp4,31 triliun.
Komitmen untuk Meningkatkan Serapan Anggaran di Tahun Mendatang
Menyikapi besarnya SILPA yang terjadi berulang kali, Pemerintah Kota Makassar, melalui pernyataan M. Dakhlan, menegaskan komitmen untuk tidak ingin SILPA besar kembali terulang pada tahun 2026 dan 2027.
Untuk mencapai tujuan ini, target serapan belanja pada tahun 2026 dipatok sangat tinggi. “Target Pak Wali, belanja tahun 2026 minimal di angka 95 persen. Ini jadi catatan untuk seluruh SKPD,” tegasnya.
Penetapan target serapan belanja yang ambisius ini diharapkan dapat mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih proaktif dan efisien dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga anggaran dapat terserap optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
