Jakarta, – Proyek ambisius penghubung ujung utara Pulau Sumatra, Banda Aceh, dengan Bandar Lampung melalui jaringan kereta api, mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Mengingat besarnya investasi yang diperlukan, legislator meminta PT KAI memastikan kesiapan infrastruktur sebelum memprioritaskan jalur baru yang masif.
Evaluasi Menyeluruh Sebelum Proyek Raksasa
Anggota Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan agar PT KAI membenahi dan memastikan konektivitas jalur saat ini. Rencana jalur Aceh-Lampung diprediksi menelan biaya ratusan triliun rupiah, sehingga efektivitas operasional jaringan lama harus berjalan optimal.
“Konektivitas bukan hanya terhubung secara fisik, tapi sistem operasionalnya harus lancar, aman, dan efisien,” jelas Syaiful. Tanpa fasilitas terintegrasi yang baik, pembangunan ini berisiko menjadi pemborosan anggaran negara.
Baca Juga: Berita Terkini Terkait Konektivitas
Anggaran Triliunan dan Kesiapan Infrastruktur
Proyek ambisius jalur Banda Aceh-Bandar Lampung ini diperkirakan menelan biaya US$20 hingga US$25 miliar (sekitar Rp350 triliun), angka yang belum termasuk biaya pemeliharaan. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebutkan bahwa jalur kereta di Sumatra saat ini masih terfragmentasi.
Jalur yang beroperasi masih sebatas menjangkau sebagian kecil, seperti Bandar Lampung-Palembang atau area sekitar Medan. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap persinyalan, rel, dan stasiun mutlak dilakukan KAI sebelum mereaktivasi jalur mati.
Perlintasan Sebidang, Momok Kecelakaan
DPR juga menyoroti ribuan perlintasan sebidang yang belum tertangani. Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi menjadi bukti nyata urgensi sterilisasi jalur ini. Wakil Ketua Komisi V, Lasarus, secara khusus mengingatkan KAI dan Kemenhub agar segera menyelesaikan masalah darurat ini.
Baca Juga: Update Pembangunan Infrastruktur KAI
Korelasi Konektivitas dan Keselamatan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menambahkan pentingnya perbaikan sistem keamanan perlintasan sebidang. Menurutnya, transportasi kereta api tidak sekadar layanan publik, tapi juga penopang utama ekonomi masyarakat luas. Setiap insiden akan berdampak panjang.
Karena itu, DPR mendorong KAI merevolusi standar keselamatan, membenahi sistem persinyalan, dan manajemen operasional masinis. Investasi triliunan rupiah harus menjamin setiap kilometer rel yang dibangun aman terintegrasi.
Penulis: Erwin
