Fahd El Fouz, yang juga dikenal sebagai Fahd A Rafiq, menyatakan uang Rp70 miliar yang ia serahkan berkaitan dengan pendanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan itu disampaikan setelah ia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Selasa malam, 17 November. Fahd, Ketua DPP Partai Golkar yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menilai penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan kekeliruan.
Di hadapan wartawan, Fahd membantah uang tersebut terkait perkara yang sedang disidik. Ia mengatakan dana itu diberikan untuk kepentingan NU. “KPK salah tangkap,” ujarnya, seraya menyebut penyerahan Rp70 miliar tersebut ditujukan bagi organisasi itu. Keterangan tersebut merupakan klaim Fahd; materi perkara yang disampaikan KPK dalam sumber berita berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sebelum pemeriksaan pada 17 November, Fahd juga pernah menjelaskan latar penyerahan uang itu. Seusai diperiksa pada 10 November, ia mengaku dimintai Rp100 miliar oleh AS, mantan Bupati Kebumen yang turut menjadi tersangka. Menurut Fahd, AS menghubunginya beberapa kali pada rentang 25 hingga 27 Agustus. Ia menyebut semula menolak permintaan tersebut, lalu bersedia memberikan dana setelah AS kembali menelepon pada 27 Agustus.
Fahd menyatakan uang yang diserahkan bukan pemberian, melainkan pinjaman atau dana talangan untuk Muktamar NU. Ia juga mengatakan AS membawa nama seorang petinggi ketika menghubunginya, tetapi Fahd tidak menyebut identitas orang tersebut. Penjelasan itu disampaikan oleh Fahd saat memberikan keterangan kepada awak media, bukan sebagai kesimpulan penyidik. AS sendiri telah masuk dalam daftar tersangka perkara yang sama.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari kemudian, KPK mengumumkan delapan tersangka, termasuk Fahd dan AS. Tersangka lainnya meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang disebut sebagai perantara pihak perusahaan. Dua orang lain yang disebut ialah pihak swasta berinisial E dan MF.
Penyidik kemudian menelusuri sejumlah lokasi untuk mendalami perkara. Pada 17 September, KPK menggeledah beberapa ruangan di kantor ATR/BPN, termasuk ruang L, VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, selain direktorat terkait. Sehari berikutnya, penggeledahan dilakukan di kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Kegiatan di kantor perusahaan itu berlanjut di Kabupaten Bogor pada 21 September.
Rangkaian penggeledahan berikutnya berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September, lalu di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk pada 24 September. Pada 29 September, penyidik mendatangi kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam konteks penyidikan tersebut, keterangan Fahd mengenai tujuan penyerahan uang menjadi bagian dari pernyataannya sebagai tersangka; sumber berita tidak memuat penjelasan KPK mengenai klaim dana untuk Muktamar NU itu.


