Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menilai formasi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar urusan penempatan tokoh. Dalam pandangannya, jumlah anggota yang mencapai 26 orang menyimpan pesan politik tertentu, terutama jika dibandingkan dengan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang masing-masing hanya memiliki sembilan anggota Wantimpres.
Pasek menyampaikan pandangan itu lewat unggahan di akun Facebook pribadinya pada Minggu, 4 Oktober. Ia mengaitkan lembaga penasihat presiden tersebut dengan tradisi lama di Nusantara, ketika raja memiliki dewan penimbang atau Bhagawanta Raja. Menurut dia, pola seperti itu menunjukkan bahwa fungsi memberi pertimbangan kepada penguasa memang sudah lama dikenal, hanya bentuk dan isi anggotanya yang berubah mengikuti zaman.
Ia menilai, lonjakan jumlah anggota Wantimpres pada masa Prabowo tidak mungkin terjadi tanpa kalkulasi politik. Selain soal banyaknya kursi, Pasek juga menyoroti keberagaman latar belakang para anggota yang masuk ke lembaga itu. Dari situ, ia melihat ada beragam tafsir yang muncul, mulai dari dugaan pembagian posisi hingga pertanyaan soal konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, apalagi jika setiap anggota menerima sekitar Rp 76,5 juta per bulan dari APBN.
Dalam pembacaannya, Prabowo justru sedang merangkai kelompok-kelompok dengan afiliasi berbeda ke dalam satu ruang yang sama. Pasek menyebut strategi itu sebagai cara untuk membuat semua kekuatan politik berada dalam pengawasan yang lebih mudah. Ia mencontohkan figur Rocky Gerung yang selama ini dikenal keras mengkritik pemerintahan Jokowi, tetapi kini berada satu lembaga dengan tokoh-tokoh yang dekat dengan Jokowi.
Nama Pratikno dan Anwar Usman juga ikut disorot. Pasek menilai keduanya punya kedekatan kuat dengan era Jokowi, namun kini ditempatkan dalam satu konfigurasi bersama figur lain dengan orientasi politik berbeda. Ia bahkan menyebut penunjukan Pratikno sebagai ketua Wantimpres bukan semata-mata tanda penghormatan Prabowo kepada Jokowi, melainkan bagian dari langkah taktis yang lebih luas untuk membatasi pengaruh lama di sekitar Istana.
Menurut Pasek, pola serupa juga terlihat pada penempatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Ia memandang jabatan itu memang berada dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi tetap berada di bawah kendali penuh presiden. Dalam penilaiannya, figur-figur yang sebelumnya punya jaringan kuat justru dipindahkan ke posisi yang membuat ruang geraknya lebih sempit. Ia bahkan menyebut mereka “dinaikkan untuk diredam kekuatannya”.
Pasek menutup analisisnya dengan menilai jumlah anggota Wantimpres yang besar bisa menyulitkan konsolidasi internal, termasuk bagi Pratikno jika ingin membangun kembali jejaring politik tertentu di lingkungan Istana. Ia juga membaca keseluruhan susunan kekuasaan ini sebagai bagian dari konsentrasi kendali yang makin terpusat pada Prabowo, sementara posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ia sebut berada dalam situasi yang serba terbatas.
Sumber: jawapos.com
