Visi Awal Mesir untuk Pengelolaan Jalur Gaza
Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya telah menyetujui visi awal yang diajukan oleh Mesir terkait penyerahan kendali Jalur Gaza kepada komite administratif Palestina. Visi ini merupakan bagian dari upaya membangun stabilitas di wilayah tersebut pasca-perang. Namun, Israel dikabarkan menolak usulan tersebut karena Hamas belum menyerahkan semua jenazah sandera yang tersisa.
Meski demikian, perundingan antara berbagai pihak terus berlangsung dengan bantuan mediator dari Qatar dan pengawasan dari AS serta Turki. Pihak-pihak terkait sedang membahas fase kedua dari gencatan senjata yang telah berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Proses Perundingan dan Persetujuan Awal
Perundingan yang berlangsung di Kairo pada Jumat (24/10/2025) menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti implementasi perjanjian Sharm el-Sheikh. Hussam Badran, anggota biro politik Hamas, menyampaikan bahwa pihaknya serius dalam melanjutkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.
Dalam proposal Trump, diskusi fase kedua mencakup rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Gaza, penarikan tentara Israel, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan badan administratif sementara yang dipimpin Presiden AS Trump. Namun, Israel menolak untuk memulai fase kedua hingga semua jenazah sandera diserahkan.
Hamas mengklaim telah menyerahkan 16 jenazah dari 28 daftar sandera yang tewas. Israel mengonfirmasi 15 sandera yang berhasil diidentifikasi, sedangkan satu jenazah disebut bukan milik sandera. Hamas menegaskan butuh waktu dan mekanisme untuk menggali jenazah-jenazah yang tertimbun reruntuhan.
Kondisi Terkini di Jalur Gaza
Dalam beberapa hari terakhir, dua warga Palestina tewas dalam penembakan tentara Israel di sebelah timur Deir el-Balah di Gaza tengah. Situasi kemanusiaan di wilayah tersebut tetap memprihatinkan, dengan banyak kelompok kemanusiaan dan organisasi PBB mendesak Israel untuk membuka kembali jalur bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa Hamas dan UNRWA tidak boleh lagi berperan di Jalur Gaza. Kepala UNRWA menilai larangan ini sebagai pengabaian total terhadap kemanusiaan, dengan menyebut Israel menggunakan pemblokiran bantuan kemanusiaan sebagai senjata.
Data dan Konflik yang Berkepanjangan
Menurut data per 18 Oktober 2025, setidaknya 68.116 warga sipil Palestina tewas dan 70.200 lainnya terluka dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Israel menyalahkan Hamas atas kematian dan kehancuran di wilayah tersebut, menyebutnya sebagai balasan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas dan faksi perlawanan lainnya pada 7 Oktober 2023.
Hamas dan faksi lainnya menangkap 250 orang setelah membobol pertahanan Israel di perbatasan selatan, sebagai perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina sejak tahun 1948.
Pada akhir September 2025, Presiden AS Trump mengusulkan proposal gencatan senjata untuk Israel dan Hamas yang ditengahi oleh Mesir dan Qatar dengan partisipasi AS dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Gencatan senjata tahap pertama berlaku mulai tanggal 10 Oktober lalu, namun perjanjian tersebut rapuh.
Israel terus menekan Hamas untuk segera menyerahkan seluruh jenazah sandera yang tersisa di Gaza, sementara Hamas mengatakan mereka terus berusaha mengevakuasi jenazah-jenazah tersebut dari reruntuhan di Gaza.
