Kondisi Pasar BBM di Jayapura Menghadapi Isu Kenaikan Harga
Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga mencapai Rp17.000 per liter mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat menjelang 1 April 2026. Kabar ini muncul seiring meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak mentah dunia bahkan sempat menembus USD116 per barel, dengan potensi kenaikan lebih lanjut jika konflik terus berlanjut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena harga BBM non-subsidi biasanya mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan harga BBM non-subsidi dari pemerintah maupun perusahaan penyedia BBM seperti Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy Indonesia.
Pantauan di kawasan Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Selasa (31/3/2026), menunjukkan bahwa harga bensin eceran masih terpantau normal di kisaran Rp13.000 per liter. Aktivitas jual beli bensin di tingkat pengecer juga masih berlangsung seperti biasa tanpa adanya lonjakan harga maupun kepanikan warga.
Sejumlah pengendara roda dua dan roda empat masih terlihat membeli bensin eceran di kios-kios pinggir jalan. Penjual juga mengaku belum menaikkan harga karena belum menerima informasi resmi terkait penyesuaian harga BBM per April 2026.
Salah satu penjual bensin eceran di kawasan Perumnas III Waena yang enggan disebutkan namanya mengatakan hingga 31 Maret 2026 dirinya masih menjual bensin dengan harga normal. “Belum ada informasi resmi, jadi kami masih jual seperti biasa dengan harga Rp13.000 per liter. Banyak masyarakat yang datang tanya-tanya soal isu kenaikan BBM, tapi kami belum bisa pastikan karena belum ada pengumuman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penjualan bensin eceran di wilayah Waena cukup ramai setiap hari karena kawasan tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Menurutnya, Waena merupakan jalur utama yang menghubungkan Abepura, Sentani, Heram, hingga wilayah kampus sehingga banyak kendaraan melintas setiap hari.
“Di sini cukup ramai karena masyarakat banyak lewat. Selain warga sekitar, ada juga mahasiswa, pegawai, sopir angkutan, dan masyarakat dari berbagai daerah yang sering isi bensin eceran,” katanya.
Mobilitas Tinggi di Kota Jayapura
Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Selain menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, Jayapura juga dikenal sebagai kota pendidikan karena terdapat banyak perguruan tinggi dan sekolah tinggi yang menjadi tujuan mahasiswa dari berbagai kabupaten dan kota di Papua.
Mahasiswa dari wilayah pegunungan, pesisir, hingga Papua Selatan banyak datang ke Jayapura untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi itu membuat kebutuhan BBM di kota ini cukup besar, terutama di kawasan padat seperti Waena, Abepura, Entrop, dan Sentani.
Selain mahasiswa, Jayapura juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dan jasa yang didatangi masyarakat dari berbagai wilayah di Papua untuk bekerja, berobat, berbelanja, maupun mengurus administrasi pemerintahan. Karena itu, isu kenaikan BBM menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi pengendara, sopir angkutan umum, pedagang, hingga mahasiswa yang sangat bergantung pada transportasi sehari-hari.
Meski isu kenaikan harga BBM hingga Rp17.000 per liter ramai beredar di media sosial, masyarakat di Jayapura masih memilih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, sebelumnya meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah terkait harga BBM non-subsidi yang akan diumumkan pada 1 April 2026.
Harga BBM Non-Subsidi di SPBU
Sementara itu, harga BBM non-subsidi di sejumlah SPBU pada Maret 2026 memang sudah mengalami kenaikan. Harga Pertamax tercatat berada di angka Rp12.300 per liter, Shell Super Rp12.390 per liter, BP 92 Rp12.390 per liter, dan Revvo 92 milik Vivo juga berada di kisaran Rp12.390 per liter. Namun BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih dipertahankan dengan harga tetap.
Masyarakat berharap jika nantinya ada penyesuaian harga, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi warga, terutama di Papua yang biaya transportasi dan kebutuhan pokok relatif lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia.
