Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memberikan pandangannya terkait kritik yang dilontarkan antar menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, evaluasi kinerja seorang menteri merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa kesalahan seorang menteri tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu kejadian tertentu, melainkan harus dilihat secara komprehensif, menelusuri akar permasalahan yang mungkin telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pernyataan ini disampaikan Hasan Nasbi menanggapi polemik saling sindir yang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasca terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Cak Imin, sapaan akrab Menko PMK, sebelumnya mengajak kedua menteri tersebut untuk melakukan “taubat nasuha.” Hasan Nasbi menilai bahwa saling sindir di ruang publik justru dapat mengaburkan inti permasalahan yang sebenarnya dan tidak berkontribusi pada penyelesaian masalah yang efektif.
“Kalau saya sih mau menggaris bawahi dua hal, yang berhak memperingatkan anggota kabinet itu ‘boss’-nya kabinet. ‘Boss’-nya kabinet itu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik itu secara tertutup maupun terbuka. Kalau sesama anggota kabinet itu (sebaiknya dilakukan) di ruang tertutup,” kata Hasan Nasbi melalui akun media sosialnya.
Ia menekankan bahwa saling sindir di ruang publik hanya akan menciptakan kesan bahwa kabinet tidak solid. Padahal, dalam situasi penanganan bencana, kekompakan dan koordinasi antar lembaga negara sangatlah krusial.
“Ketika bukan Pak Presiden yang ‘menyenggol’ menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Kan berbalas-balasannya jadi tidak solid. Padahal kita justru sekarang lagi butuh solid-solidnya ini,” ujarnya.
Hasan Nasbi mengingatkan bahwa kesalahan dalam penanganan masalah lingkungan, termasuk penyebab terjadinya banjir, tidak bisa serta merta dilimpahkan kepada satu pihak saja, apalagi jika menteri yang bersangkutan baru menjabat dalam kurun waktu yang relatif singkat.
“Ini bukan kesalahan satu orang dua orang, coba lihat dulu kesalahannya menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian mereka baru jadi menteri satu tahun, bener enggak ini kesalahan mereka?” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menelusuri akar masalah yang mungkin telah terjadi selama bertahun-tahun. “Apakah ini kesalahan kita sudah berpuluh-puluh tahun misalkan. Kita tarik 50 tahun, kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun, ini kan yang harus ditelusuri, bener enggak terjadi kesalahan di situ,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar kritik yang dilontarkan lebih difokuskan pada upaya penyelesaian masalah jangka panjang dan bukan pada praktik saling menyalahkan antar menteri.
“Soal pertobatan nasuha ya ayo taubatan nasuha. Semua kita taubatan nasuha, tapi dudukkan perkara pada tempatnya, jangan main jurus pukul rata,” pungkasnya.
Berikut adalah beberapa poin penting yang ditekankan oleh Hasan Nasbi:
- Evaluasi Menteri adalah Hak Presiden: Hasan Nasbi menegaskan bahwa hanya Presiden yang berhak mengevaluasi dan memberikan peringatan kepada anggota kabinet.
- Solidaritas Kabinet Penting: Saling sindir di ruang publik dapat merusak citra solid kabinet, yang sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah negara, terutama bencana.
- Akar Masalah Perlu Ditelusuri: Kesalahan tidak bisa hanya ditimpakan pada satu pihak atau kejadian terbaru. Perlu ada penelusuran mendalam terhadap akar masalah yang mungkin telah berlangsung lama.
- Fokus pada Solusi Jangka Panjang: Kritik sebaiknya diarahkan untuk mencari solusi jangka panjang, bukan sekadar saling menyalahkan.
- Taubatan Nasuha Harus Tepat Sasaran: Ajakan untuk “taubatan nasuha” harus diikuti dengan penempatan masalah pada konteks yang tepat dan menghindari generalisasi.
Dengan demikian, pernyataan Hasan Nasbi ini menjadi refleksi penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya anggota kabinet, untuk lebih mengedepankan komunikasi yang konstruktif, fokus pada penyelesaian masalah yang komprehensif, dan menjaga solidaritas dalam menjalankan pemerintahan.
