Polemik Hisab KHGT: Membuka Debat Baru Penetapan Awal Bulan Hijriah
Penetapan awal bulan Ramadhan, momen krusial bagi umat Islam, kembali memicu diskusi publik yang hangat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada metode hisab Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang diadopsi oleh Muhammadiyah. Sejumlah kalangan menilai bahwa pendekatan KHGT ini dianggap “menabrak batas siang dan malam,” sebuah konsep waktu yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Padahal, pemahaman yang tepat mengenai waktu sangatlah penting, mengingat berbagai kewajiban dan perintah agama, seperti pelaksanaan shalat, puasa, dan ibadah lainnya, sangat terikat pada dimensi waktu.
Kontroversi semakin mengemuka mengingat Muhammadiyah, dengan menggunakan pendekatan KHGT, telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini diambil meskipun hilal (bulan sabit muda) belum terlihat di langit Indonesia pada malam sebelumnya.
Salah satu suara kritis datang dari Akram SP, yang menyampaikan pandangannya melalui unggahan di media sosial. Ia berpendapat bahwa pendekatan global KHGT dinilai terlalu jauh melampaui logika konsep waktu (sunnatullah), meskipun secara astronomis didasarkan pada data yang sangat presisi.
“Indonesia tak mungkin melihat hilal malam Ini, kenapa Muhammadiyah buru-buru tetapkan 1 Ramadhan jatuh pada esok hari? Sebenarnya tidak buru-buru,” tulis Akram dalam salah satu unggahannya. Ia melanjutkan, “Ini bisa terjadi karena dengan metode perhitungan astronomis, awal setiap bulan hijriah dapat dihitung dengan sangat akurat sampai ke level detik, bahkan hingga ratusan tahun yang akan datang. Tapi tidak sesimpel itu…”
Menurut Akram, umat Islam selama ini sering terjebak dalam perdebatan klasik antara metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (penglihatan hilal) dalam menentukan hari-hari penting, termasuk awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Muhammadiyah, melalui KHGT, berupaya melampaui perdebatan tersebut dengan mengusung pendekatan hisab yang lebih luas, berambisi untuk menyatukan bumi dalam satu kalender Hijriah. Konsep ini, yang dicetuskan dalam Konferensi Istanbul pada tahun 2016 dengan slogan “One Day, One Sate” atau “Satu Bumi, Satu Tanggal,” memiliki prinsip yang sederhana namun radikal: jika hilal terlihat di belahan bumi manapun, maka seluruh umat Islam di dunia harus memulai bulan Hijriah baru secara bersamaan.
Secara visi, gagasan KHGT ini terdengar sangat menarik dan ideal, menawarkan penyatuan umat secara global. Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan mendasar terkait perbedaan waktu siang dan malam di berbagai belahan bumi.
Simulasi KHGT: Perbedaan Waktu dan Tantangan Implementasi
Mari kita telaah sebuah simulasi yang menarik untuk Ramadhan 1447 H (2026 M). Berdasarkan perhitungan KHGT, syarat hilal bisa terlihat (imkanur rukyah) kemungkinan besar baru terpenuhi di wilayah Alaska, Amerika Serikat. Di sinilah letak “plot twist”-nya. Ketika hilal secara teoritis muncul di ufuk Alaska saat waktu Maghrib pada tanggal 17 Februari, di Indonesia saat itu adalah pukul 11.00 siang tanggal 18 Februari. Secara fisik, hilal belum tampak di langit Indonesia, namun umat Islam di Indonesia dipaksa untuk mengakui masuknya tanggal 1 Ramadhan.
Pendekatan yang diambil Muhammadiyah melalui KHGT ini sebenarnya dapat dipahami melalui konsep “transfer rukyat” atau “meminjam penglihatan,” sebuah konsep yang sudah dikenal di Indonesia. Sebagai contoh klasik pada tahun 2022, jika hilal terlihat di Aceh saat Maghrib, apakah umat Islam di Papua ikut merayakan Idul Fitri keesokan harinya? Ya, mereka akan ikut, meskipun saat itu di Papua sudah larut malam dan bulan telah terbenam lama. Konsep ini memungkinkan Papua “meminjam” penglihatan hilal dari Aceh, yang merupakan bagian dari penyatuan matla’ (zona terbit hilal) dalam skala nasional.
Apa yang dilakukan Muhammadiyah dengan pendekatan hisab KHGT, menurut Akram, adalah berusaha membawa logika penyatuan matla’ dari skala Aceh-Papua ke skala yang lebih ekstrem, yaitu tingkat dunia. “Jika kita saja bisa menyatukan matla’ dari Sabang sampai Merauke yang berbeda waktu 3 jam, kenapa tidak menyatukan matla’ dari Alaska sampai Jakarta atau sampai Selandia Baru?” tanyanya retoris.
Bagi para pendukung KHGT, batas negara dianggap sebagai konstruksi imajiner. Bumi dipandang sebagai satu hamparan masjid, sehingga batas matla’ seharusnya dapat diperluas untuk mencakup seluruh bola bumi atau “Global Horizon.”
Namun, membawa konsep matla’ untuk melingkupi seluruh dunia tentu tidak sesederhana itu. Hal ini menimbulkan tantangan yang rumit karena secara fundamental bertabrakan dengan perbedaan waktu siang dan malam. Pada kasus Aceh-Papua, kedua wilayah tersebut masih berada dalam satu malam yang sama. Namun, pada kasus Alaska-Indonesia, perbedaannya sangat signifikan, mencapai sekitar 16 jam, yang secara langsung menabrak logika waktu.
Sikap Kehati-hatian Pemerintah dan Ormas Keagamaan
Ketika di Alaska waktu Maghrib, di Indonesia justru masih siang bolong. Memulai hari baru, seperti memasuki bulan Ramadhan, saat matahari masih tinggi di langit terasa janggal secara sunnatullah, meskipun secara administratif mungkin dianggap lebih memudahkan.
Menghadapi polemik ini, Pemerintah melalui Kementerian Agama, bersama dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU), memilih untuk mengambil sikap yang lebih berhati-hati. Sikap ini didasari oleh pemahaman bahwa ibadah dalam Islam sangat terikat pada dimensi ruang dan waktu.
Analogi yang sering digunakan adalah pelaksanaan shalat Dzuhur. Umat Islam tidak serta-merta melaksanakan shalat Dzuhur hanya karena azan telah berkumandang di Makkah. Mereka akan bersujud ketika matahari telah tergelincir di langit wilayah mereka sendiri. Memaksakan diri untuk berpuasa pada awal Ramadhan padahal hilal belum hadir di cakrawala sendiri dianggap sebagai langkah yang terlalu jauh dari tuntutan teks rukyat, yang menekankan pentingnya pembuktian empiris melalui pengamatan langsung.
