Bantuan Hunian Tetap Bagi Korban Bencana Aceh Tengah: 252 Unit Huntara Diserahkan
Aceh Tengah, 15 Februari 2026 – Upaya pemulihan pasca-bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera pada November 2025 lalu terus menunjukkan progres signifikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) kepada para penyintas yang terdampak di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi mereka yang kehilangan rumah akibat bencana dahsyat tersebut.
Huntara yang dibangun ini tersebar di tiga kampung yang berbeda, yaitu Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah. Keberadaan huntara ini tidak hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol harapan dan pemulihan bagi masyarakat yang telah melalui masa-masa sulit. Berdasarkan pantauan, warga telah mulai menempati dan beraktivitas di dalam huntara tersebut, menunjukkan adaptasi dan upaya untuk kembali menjalani kehidupan normal.
Foto-foto yang diterima dari tim Humas BNPB pada Minggu, 16 Februari 2026, menggambarkan suasana kehidupan yang mulai kembali menggeliat di kompleks huntara. Anak-anak terlihat ceria bermain di halaman, sementara para ibu sibuk dengan kegiatan sehari-hari seperti mencuci peralatan memasak di dalam unit hunian mereka. Di dalam huntara, terlihat berbagai perlengkapan dasar yang membantu penghuni menjalani aktivitas.
Barang-barang seperti alas lantai, tikar, karpet, kasur, bantal, guling, dan selimut menjadi bagian dari bantuan yang diberikan BNPB untuk melengkapi kebutuhan dasar para penghuni. Selain itu, terlihat pula alat kebersihan, kompor, pakaian, karung, tikar, dan peralatan memasak, yang semuanya merupakan upaya BNPB untuk memastikan para penyintas memiliki fasilitas yang memadai untuk memulai kembali kehidupan mereka.
Fasilitas Komunal yang Mendukung Kehidupan
Huntara yang dibangun oleh BNPB di ketiga kampung tersebut mengadopsi tipe komunal, yang berarti fasilitas umum akan dimanfaatkan bersama oleh seluruh penghuni. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan rasa kebersamaan dan memudahkan akses terhadap kebutuhan dasar. Setiap unit huntara dilengkapi dengan infrastruktur penting yang vital untuk kehidupan sehari-hari.
Fasilitas tersebut meliputi:
- Sumur Bor Air Bersih: Ketersediaan air bersih yang memadai menjadi prioritas utama. Sumur bor memastikan pasokan air yang cukup untuk kebutuhan minum, memasak, dan sanitasi bagi seluruh warga.
- Sistem Sanitasi dan Pembuangan Limbah: Infrastruktur sanitasi yang baik sangat krusial untuk menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit. Sistem ini dirancang untuk mengelola limbah dengan aman dan higienis.
- Jaringan Listrik: Penyediaan jaringan listrik memberikan kenyamanan dan memungkinkan aktivitas di malam hari, serta mendukung penggunaan peralatan elektronik dasar.
Seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para penyintas banjir Sumatera, sebagai bagian dari komitmen BNPB untuk memberikan dukungan penuh dalam masa pemulihan.
Dukungan Tambahan dan Skema Dana Tunggu Hunian
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam sambutannya usai penyerahan huntara, menekankan bahwa BNPB tidak hanya fokus pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar para penyintas. “Tidak hanya bangunan, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Sementara untuk perabotan, akan ada dukungan dari Kementerian Sosial sebesar tiga juta rupiah untuk setiap unit,” ujarnya. Bantuan perabotan ini akan semakin melengkapi kenyamanan dan kepraktisan hunian bagi para korban bencana.
Selain opsi tinggal di huntara, BNPB juga menyediakan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih untuk menyewa tempat tinggal sementara. Skema ini memberikan dana sebesar Rp600 ribu per bulan kepada setiap kepala keluarga yang terdata sebagai penerima DTH. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi penyintas untuk mencari dan menyewa tempat tinggal yang sesuai dengan preferensi mereka sembari menunggu pembangunan hunian tetap selesai.
Penting untuk dicatat bahwa penerima DTH juga tetap mendapatkan dukungan logistik dan kebutuhan dasar lainnya selama masa sewa. Ini menunjukkan bahwa BNPB berupaya memberikan bantuan yang komprehensif, baik bagi mereka yang menempati huntara maupun yang memilih opsi DTH. Skema DTH ini akan terus diterapkan hingga seluruh unit huntara selesai dibangun di wilayah lain, termasuk di Kecamatan Linge yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Di Kecamatan Linge, dari total rencana pembangunan 529 unit huntara, sebanyak 198 unit telah rampung. Sisa unit ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2026, sejalan dengan target penyelesaian di wilayah lain.
Kesetaraan Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa seluruh warga yang terdampak bencana memiliki hak yang sama atas bantuan, tanpa terkecuali. “Kita semua warga negara Indonesia yang sedang tertimpa musibah. Saya pastikan bantuannya sama, baik yang memilih huntara maupun DTH. BNPB akan terus mengisi kebutuhan yang diperlukan,” tegasnya. Ia juga secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, untuk memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi tanpa terkecuali.
Dampak Luas Bencana di Aceh Tengah
Banjir bandang yang menerjang Aceh Tengah pada November 2025 lalu meninggalkan dampak kerusakan yang sangat parah. Sektor perkebunan kopi, yang merupakan komoditas utama daerah tersebut, mengalami kelumpuhan signifikan. Sekitar 12.638 hektare perkebunan kopi dilaporkan rusak akibat banjir dan longsor, sebuah kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat setempat.
Selain sektor ekonomi, infrastruktur dasar juga mengalami kerusakan parah. Hingga Februari 2026, 13 desa di delapan kabupaten, termasuk delapan desa di Aceh Tengah, masih belum teraliri listrik akibat kerusakan akses jalan dan jaringan listrik. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan jangka panjang, tidak hanya bersifat darurat, untuk memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Berdasarkan data BNPB per Senin, 16 Februari 2026, pukul 07.30 WIB, tercatat sekitar 5.100 orang yang terdampak banjir Sumatera di Kabupaten Aceh Tengah masih berada di pengungsian. Angka ini menempatkan Kabupaten Aceh Tengah di posisi kelima sebagai daerah dengan jumlah pengungsi banjir Sumatera terbanyak di Provinsi Aceh.
Secara keseluruhan, Provinsi Aceh mencatat total 255.051 rumah rusak akibat banjir yang menerjang akhir November 2025 lalu. Rinciannya mencakup 45.464 rumah rusak berat, 60.307 rumah rusak sedang, dan 149.280 rumah rusak ringan. Angka-angka ini menggambarkan skala bencana yang sangat besar dan upaya pemulihan yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
