Iran Menolak Gencatan Senjata 45 Hari, Minta Perang Diakhiri Secara Permanen
Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Iran secara tegas menolak usulan gencatan senjata sementara selama 45 hari yang diajukan melalui jalur diplomatik internasional. Usulan tersebut sedang dibahas oleh Amerika Serikat bersama sejumlah mediator seperti Pakistan, Mesir, dan Turki sebagai langkah awal menuju penghentian konflik yang lebih luas.
Namun, bagi pihak Iran, jeda sementara bukanlah solusi yang cukup. Teheran menilai bahwa skema gencatan senjata berisiko mengulang pola lama, di mana pertempuran bisa kembali pecah sewaktu-waktu tanpa kepastian akhir. Dengan situasi yang semakin memanas, dunia kini dihadapkan pada pilihan sulit: mendorong perdamaian total atau bersiap menghadapi konflik yang berpotensi semakin meluas.
Persyaratan Iran untuk Penghentian Konflik
Iran menegaskan bahwa satu-satunya jalan adalah penghentian perang secara permanen dan menyeluruh. Pesan ini juga menjadi sinyal bahwa posisi Iran tidak akan mudah dilunakkan dalam meja perundingan. Sebagai bagian dari respons resmi mereka, Iran mengajukan rencana 10 poin sebagai solusi untuk mengakhiri pertempuran.
“Kami hanya menerima pengakhiran perang dengan jaminan bahwa kami tidak akan diserang lagi,” ujar Mojtaba Ferdousi Pour, kepala misi diplomatik Iran di Kairo, Senin (6/4/2026). Ia menambahkan bahwa Iran tidak lagi mempercayai pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, setelah AS dua kali membom Republik Islam tersebut dalam putaran pembicaraan sebelumnya.
Tekanan dari Pihak AS
Di tengah penolakan Iran, Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Ia mengancam akan menggempur Iran hingga kembali ke “Zaman Batu” jika tidak tercapai kesepakatan, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan.
Trump juga menegaskan bahwa batas waktu tersebut, yakni Selasa pukul 20.00 waktu setempat, merupakan tenggat akhir. Ia bahkan menyebut telah memberikan cukup banyak perpanjangan waktu kepada Iran. “Seluruh negara bisa dilumpuhkan dalam satu malam, dan malam itu mungkin besok malam,” kata Trump, dilansir dari AP News, Selasa (7/4/2026).
Serangan Israel Terhadap Infrastruktur Ekonomi Iran
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap Teheran, Israel turut memperkuat serangannya dengan menargetkan sektor ekonomi strategis Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa militer negaranya telah menyerang kompleks petrokimia terbesar Iran di Asaluyeh.
“Militer baru saja melakukan serangan dahsyat terhadap pabrik petrokimia terbesar Iran, yang terletak di Asaluyeh, target utama yang bertanggung jawab atas sekitar 50 persen produksi petrokimia negara itu”, kata Katz dalam pernyataan video dilansir AFP, Senin.
Sebelumnya, Israel juga melancarkan serangan terhadap Zona Khusus Petrokimia Mahshahr di Provinsi Khuzestan. “Saat ini, kedua fasilitas tersebut, yang secara bersama-sama menyumbang sekitar 85 persen ekspor petrokimia Iran, telah dinonaktifkan dan tidak lagi berfungsi,” kata Katz.
Menurutnya, serangan tersebut memberikan “pukulan ekonomi berat senilai puluhan miliar dollar” bagi Iran. Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengeklaim bahwa serangan negaranya telah menghancurkan sekitar 70 persen kapasitas produksi baja Iran, sektor penting bagi industri militer, termasuk produksi rudal dan drone.
Israel pun menegaskan akan terus melanjutkan serangan terhadap infrastruktur strategis Iran sebagai bagian dari kampanye militernya.
Kecaman sebagai Kejahatan Perang
Di tengah eskalasi tersebut, pernyataan Trump juga menuai sorotan tajam dari komunitas internasional. Dikutip dari NBC News, Selasa, saat ditanya mengenai potensi tuduhan kejahatan perang, ia menjawab singkat, “Tidak, sama sekali tidak.”
Adapun hingga kini, belum ada tanda-tanda pemberontakan di Iran. Sebaliknya, warga sipil dilaporkan lebih banyak berlindung dari serangan yang terus berlangsung. Sementara itu, peringatan dari komunitas internasional kian menguat.
Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. “Setiap serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran yang sangat jelas,” ujarnya.
Sejumlah negara seperti Mesir, Pakistan, dan Turki juga telah mengajukan proposal gencatan senjata serta pembukaan kembali Selat Hormuz kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.
Di sisi lain, Iran bersama Oman tengah menyusun mekanisme pengelolaan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia pada masa damai. Namun, sejak pecahnya konflik pada 28 Februari, Iran menolak mengizinkan kapal AS dan Israel melintas di jalur tersebut.
