Iran Menolak Proposal Gencatan Senjata AS, Sebut Tuntutan “Berlebihan dan Tidak Realistis”
Teheran – Kementerian Luar Negeri Iran melayangkan kritik tajam terhadap rencana gencatan senjata yang baru-baru ini diusulkan oleh Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian, Esmaeil Baghaei, menyatakan pada Senin bahwa proposal tersebut memuat tuntutan yang dinilai “sangat berlebihan, tidak realistis, dan tidak masuk akal.” Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers mingguan di Teheran, di mana Baghaei merinci isi dari rencana 15 poin yang diajukan AS kepada Iran melalui perantara untuk mengakhiri konflik yang berkecamuk di Timur Tengah.
Baghaei menekankan perbedaan mendasar antara sikap Iran dan Amerika Serikat. “Tidak seperti Amerika Serikat, yang terus-menerus mengubah posisinya, dan para pejabatnya membuat dan menunjukkan pernyataan dan perilaku yang kontradiktif, sikap Iran terhadap isu-isu terkait telah sepenuhnya jelas sejak awal,” ujar Baghaei. Ia menegaskan bahwa Iran sangat memahami kerangka kerja yang diinginkannya, dan materi yang telah disampaikan kepadanya, meskipun disebut sebagai ‘rencana 15 poin’, sebagian besar berisi tuntutan yang dinilai tidak dapat diterima.
Iran Tegaskan Belum Ada Negosiasi Langsung dengan AS
Lebih lanjut, Baghaei mengklarifikasi bahwa hingga saat ini, Iran belum melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa sejak putaran negosiasi terakhir dengan AS di Jenewa pada 26 Februari, Iran hanya menerima pesan melalui perantara, termasuk Pakistan, yang berisi kesediaan dan permintaan AS untuk bernegosiasi. Iran tidak berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan oleh Pakistan yang melibatkan negara-negara tetangga.
Baghaei menyatakan bahwa Iran akan mengumumkan kesimpulannya mengenai rencana tersebut melalui saluran yang tepat pada waktunya. “Pertama, kami belum melakukan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat sejauh ini. Yang telah dibahas adalah pesan yang kami terima melalui mediator yang menunjukkan keinginan Amerika Serikat untuk bernegosiasi,” kata Baghaei, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Tasnim.
Kredibilitas klaim AS mengenai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang dengan Iran turut dipertanyakan oleh Baghaei. “Saya tidak tahu berapa banyak orang di Amerika Serikat yang menganggap serius klaim diplomasi Amerika. Misi kami jelas, tidak seperti pihak lain, yang terus-menerus mengubah posisinya,” imbuhnya. Ia menegaskan kembali bahwa Iran telah mempertahankan sikap yang konsisten sejak awal dan menyadari sepenuhnya kerangka kerja yang memandu pendekatannya, sehingga proposal yang diterima dinilai sebagai “berlebihan dan tidak realistis.”
Pertemuan Regional dan Posisi Nuklir Iran
Baghaei juga mengomentari pertemuan yang diselenggarakan oleh Pakistan, menyatakan bahwa pertemuan tersebut diorganisir secara independen dan Iran tidak berpartisipasi di dalamnya. “Baik bahwa negara-negara di kawasan ini tertarik untuk mengakhiri perang, tetapi mereka harus memahami dengan jelas siapa yang memulainya,” tegasnya.
Dalam konteks lain, Baghaei mengungkapkan bahwa parlemen Iran sedang membahas kemungkinan untuk menarik diri dari perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT). “Pertanyaan opini publik adalah: apa manfaat bergabung dengan dokumen di mana pihak-pihak yang dominan mencegah kita untuk mendapatkan keuntungan dan hak-haknya?” tanyanya. Ia menekankan bahwa Iran tidak pernah berupaya untuk memperoleh senjata nuklir dan “tidak berniat untuk melakukannya.” Posisi Iran tetap pada pelarangan semua senjata pemusnah massal, sambil mengkritik apa yang disebutnya sebagai “pendekatan destruktif” dari Badan Energi Atom Internasional dan negara-negara tertentu yang tidak disebutkan namanya.
Upaya Mediasi dan Eskalasi Regional
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyatakan bahwa Islamabad akan “merasa terhormat” untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara AS dan Iran sebagai bagian dari upaya mediasi yang lebih luas. Pakistan juga menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri segi empat sebagai bagian dari upaya mediasinya.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mendorong upaya diplomatik, dengan perantara termasuk Pakistan, Turki, dan Mesir yang terlibat dalam kontak tidak langsung antara Washington dan Teheran. Trump mengklaim bahwa pembicaraan tidak langsung dengan Iran melalui “utusan” Pakistan sedang berjalan dan “kesepakatan dapat dibuat dengan cukup cepat.”
Namun, eskalasi regional terus berlanjut sejak Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai respons, Iran telah melancarkan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Serangan balasan ini dilaporkan menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta mengganggu pasar global dan penerbangan.
