Kebijakan Pemerintah untuk Hemat BBM dengan Berjalan Kaki atau Bersepeda
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan imbauan bagi siswa, khususnya yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah, untuk berjalan kaki atau bersepeda. Langkah ini diambil guna menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai dampak dari konflik global di Timur Tengah, sekaligus mengurangi polusi.
Meski dinilai positif, kebijakan ini dikritik agar tidak hanya menyasar masyarakat, melainkan harus dipelopori secara konkret oleh pejabat publik melalui pemanfaatan transportasi massal.
Kritik terhadap Kebijakan yang Dinilai Tidak Seimbang
Orangtua siswa di Yogyakarta, Baharuddin Kamba, menyoroti kebijakan tersebut. Ia memandang imbauan jalan kaki ataupun bersepeda ke sekolah, terutama untuk jarak dekat, memiliki nilai positif dalam menerapkan pola hidup sehat, mengurangi polusi, serta menghemat konsumsi BBM. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya hanya berhenti pada tataran imbauan kepada siswa.
Kebijakan ini harus menjadi momentum struktural yang menuntut keteladanan dari para pemangku kebijakan. “Kebijakan yang baru sebatas imbauan tersebut sebagai langkah positif, namun perlu diarahkan agar lebih strategis serta dimulai dari pejabat publik terlebih dahulu untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Jangan masyarakat terus dijadikan percontohan atas kebijakan pemerintah,” tegas Kamba.
Menurut Kamba, momentum penghematan energi akibat dinamika geopolitik ini seharusnya dimanfaatkan lebih luas untuk memperkuat ekosistem dan budaya penggunaan transportasi umum, khususnya di daerah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Kota Yogyakarta.
Masalah Utama di Kota Yogyakarta
Salah satu persoalan utama di Kota Yogyakarta saat ini adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi pada jam berangkat dan pulang sekolah, karena berbarengan dengan mobilitas pegawai kantoran. Kondisi ini dipicu oleh belum seimbangnya antara jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah dengan kapasitas ruas jalan yang sangat terbatas.
Solusi yang paling rasional, menurutnya, adalah transformasi ke transportasi publik yang inklusif. “Momentum penghematan energi dampak dari geopolitik Timur Tengah seharusnya tidak hanya berhenti pada imbauan bagi siswa berjalan kaki ataupun bersepeda ke sekolah khususnya jarak dekat antara rumah dan sekolah, tetapi juga dapat menjadi budaya penggunaan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi semua termasuk bagi penyandang disabilitas. Pejabat publik di DIY harus menjadi pelopor penggunaan transportasi publik seperti Bus TransJogja. Kalau pun ada sejumlah pejabat publik di DIY bersedia bersepeda ke kantor itu lebih baik, tetapi jangan hanya sebatas simbolik dan sesaat saja,” papar Kamba secara rinci.
Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Transportasi Umum
Desakan mengenai ketersediaan dan optimalisasi angkutan umum ini sejalan dengan realitas yang disadari oleh pihak kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyoroti kecenderungan siswa yang saat ini lebih sering menggunakan sepeda motor untuk berangkat sekolah. Kondisi tersebut sangat berkaitan erat dengan keterbatasan akses transportasi umum di banyak daerah.
Mu’ti menilai bahwa peningkatan layanan transportasi massal menjadi faktor kunci agar anak-anak usia sekolah memiliki pilihan mobilitas yang lebih aman dan efisien. “Kalau ada angkutan umum yang aman, nyaman, anak-anak ini bisa berangkat ke sekolah dengan menggunakan transportasi umum. Itu kan lebih hemat energi, mengurangi polusi. Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah,” kata Mu’ti seusai kegiatan Halalbihalal Kemendikdasmen di Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).
Menghidupkan Kembali Kebiasaan Bersepeda dan Berjalan Kaki
Terkait imbauan berjalan kaki dan bersepeda, Mu’ti berharap kebiasaan baik yang sempat tumbuh saat pandemi Covid-19 dapat dihidupkan kembali di kalangan pelajar. Selain perubahan kebiasaan transportasi, kementerian juga mendorong sekolah untuk aktif mengelola limbah melalui kegiatan daur ulang bersama siswa sebagai sumber energi alternatif.
“Kalau yang rumahnya dekat dari sekolah dan kira-kira aman dan nyaman, saya kira tidak ada salahnya jalan kaki atau kembali kepada kebiasaan bersepeda selama masa Covid. Kenapa kebiasaan itu tidak kita juga lanjutkan lagi? Itu kan sehat dan juga bisa hemat energi dan bersih lingkungan,” ujarnya.
Strategi Penghematan Energi Nasional
Dorongan dari Kemendikdasmen ini merupakan bagian dari kebijakan makro pemerintah pusat dalam merespons ancaman krisis energi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan agar langkah penghematan energi dilakukan secara tepat sasaran di berbagai sektor.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyebutkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah menyusun strategi komprehensif untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. “Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor sebagai antisipasi atas dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global,” ungkap Teddy.
