JAKARTA — Dunia usaha menaruh perhatian pada reshuffle kabinet yang kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto, namun sorotan utama mereka bukan pada siapa yang diganti. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menegaskan pelaku usaha lebih mengutamakan kepastian bahwa kebijakan ekonomi tetap konsisten setelah pergantian pejabat.
Menurut Erwin, dunia usaha menghormati keputusan Presiden dalam merombak susunan kabinet. Meski begitu, pergantian orang di posisi strategis harus dibarengi dengan arah regulasi yang tidak berubah-ubah. Kepastian seperti itu, katanya, menjadi syarat penting agar investor tetap percaya dan rencana penanaman modal yang sudah disusun tidak tertahan.
Erwin menilai reshuffle pada dasarnya bukan masalah bagi pelaku usaha selama pemerintah menjaga kesinambungan kebijakan. Ia mengingatkan bahwa dunia usaha bekerja berdasarkan perhitungan jangka menengah dan panjang, sehingga keputusan yang menyangkut investasi, perizinan, maupun kontrak tidak bisa bergantung pada perubahan pejabat semata.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah menghindari perubahan aturan secara mendadak setelah ada pergantian di kabinet. Komitmen yang sudah dibuat negara, termasuk kontrak yang tengah berjalan, menurut dia harus tetap dihormati. Jika tidak, pelaku usaha bisa menghadapi ketidakpastian baru yang justru memperlambat aktivitas ekonomi.
“Perubahan boleh saja, sepanjang arah kebijakannya jelas, regulasi tidak tiba-tiba berubah, kontrak dan komitmen pemerintah dihormati, serta proses perizinan dan investasi tetap berjalan,” ujar Erwin pada Kontan, Kamis (1/10/2026).
Ia memperingatkan agar pergantian pejabat tidak membuat program yang sudah dijalankan seolah harus dimulai ulang. Kondisi seperti itu, menurutnya, berisiko menunda pelaksanaan kebijakan ekonomi dan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Sebaliknya, reshuffle bisa membawa manfaat bila pejabat baru mampu bekerja lebih efektif dan segera menyelesaikan hambatan investasi.
Karena itu, Erwin meminta para pejabat yang baru segera memahami program yang sedang berjalan dan menentukan agenda mana yang perlu dipercepat, diperbaiki, atau dievaluasi. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antar-kementerian, sebab urusan yang dihadapi dunia usaha kerap terkait banyak sektor sekaligus, mulai dari energi dan gas industri, perizinan, perpajakan, perdagangan, TKDN, hingga logistik. Pesan Kadin, kata dia, sederhana: reshuffle harus menghasilkan percepatan, bukan perlambatan.
Seruan itu muncul di tengah target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah dinilai perlu menjaga kepastian kebijakan agar investasi meningkat, produktivitas industri terdorong, lapangan kerja bertambah, ekspor menguat, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Diketahui, Prabowo kembali melakukan reshuffle kabinet hari ini, dan sepanjang masa jabatannya sejak Oktober 2024, perombakan kabinet telah dilakukan sebanyak tujuh kali. Dalam reshuffle terbaru, sejumlah jabatan strategis ikut berganti, termasuk pos menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Sumber: nasional.kontan.co.id
