Lima Masukan untuk Menghemat Anggaran Negara
Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memberikan lima masukan yang dianggapnya dapat membantu pemerintah menghemat anggaran. Selain itu, masukan ini juga bertujuan menjawab keresahan publik terkait frekuensi perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara.
Menurut Dino, setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pengeluaran tersebut mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian delegasi, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar rupiah,” ujar Dino dalam sebuah unggahan video di Instagram pribadinya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5).
1. Andalkan Komunikasi Virtual
Masukan pertama yang disampaikan Dino adalah agar Presiden Prabowo lebih mengandalkan komunikasi virtual dengan para pemimpin dunia, baik melalui video conference, telepon, maupun platform digital lainnya.
Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu, substansi pembahasan dalam pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam. Selebihnya diisi agenda seremonial dan jamuan resmi.
“Jadi dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri. Dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” jelasnya.
Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah berulang kali melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanpa harus menggelar pertemuan bilateral tatap muka.
2. Maksimalkan Forum Internasional
Masukan kedua adalah memaksimalkan setiap kunjungan ke forum internasional dengan memperbanyak pertemuan bilateral sekaligus. Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini, Presiden dapat menerapkan formula “1+8”, yakni menghadiri satu forum internasional sembari melakukan sedikitnya delapan pertemuan dengan pemimpin negara lain yang hadir dalam acara yang sama.
Ia menilai pendekatan tersebut akan jauh lebih efisien dibanding melakukan kunjungan terpisah ke berbagai negara.
3. Rencanakan Perjalanan Matang dan Transparan
Saran ketiga berkaitan dengan perencanaan perjalanan luar negeri yang lebih matang dan transparan. Dino menilai sejumlah kunjungan Presiden terkesan dilakukan secara mendadak tanpa informasi yang memadai kepada publik.
Menurut dia, agenda kunjungan internasional sebaiknya dipetakan jauh hari dan diumumkan kepada masyarakat sebelum keberangkatan. “Perlulah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri,” tuturnya.
4. Terima Kunjungan di Dalam Negeri
Masukan keempat, Dino berharap selama setahun ke depan Presiden lebih banyak menerima kunjungan kepala negara dan pemimpin dunia di Indonesia ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Ia mencontohkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang dinilai lebih sering menerima tamu negara di Beijing dibanding melakukan lawatan internasional.
5. Serahkan Misi Diplomatik ke Menteri Luar Negeri
Terakhir, Dino mengusulkan agar sebagian misi diplomatik yang bersifat taktis diserahkan kepada Menteri Luar Negeri. Dengan demikian, biaya perjalanan negara dapat ditekan karena rombongan yang menyertai Menlu jauh lebih kecil dibanding delegasi Presiden.
“Biaya perjalanan Menlu yang mungkin hanya didampingi beberapa staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” katanya.
Namun Dino menekankan agar Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage atau rombongan yang harus selalu berada di samping Presiden.
“Ingat, Menlu Hasan Wirayuda, Martina Talegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri,” tuturnya.
Dino menegaskan, lima masukan tersebut lahir dari apa yang ia sebut sebagai aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan efisiensi anggaran negara di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
“Silahkan cek, dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini, rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” pungkasnya.
