🔥 TERKINI

Kawal Perkembangan AI, Komisi I DPR RI Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas

Redaksi Oleh: Redaksi
1 dilihat
Sabtu, 21 November 2026 - 12:15 WIB • Waktu baca: 2 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)
Suasana ruang rapat gedung DPR RI di Senayan Jakarta
Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Komisi I mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial (AI) masuk dalam Program Legislasi Nasional. (Foto: Dok. Antara)

BATAMPENA.COM, JAKARTA – Pesatnya lompatan inovasi teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) mendorong parlemen untuk segera merumuskan regulasi komprehensif. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial agar dapat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.

Langkah strategis ini dipandang sangat mendesak mengingat hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang setingkat undang-undang pokok yang secara spesifik mengatur hak, kewajiban, tata kelola, dan batasan etis dalam pengembangan maupun implementasi teknologi AI.

Menjaga Keseimbangan Inovasi dan Keamanan Pengguna

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa kehadiran undang-undang AI bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku industri digital sekaligus memberikan proteksi maksimal terhadap privasi data masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi generatif.

“Regulasi mengenai AI sangat dibutuhkan agar bangsa kita tidak tertinggal oleh cepatnya laju teknologi dunia. Aturan ini bukan bertujuan membatasi kreativitas inovator lokal, melainkan meletakkan pagar pengaman etika, transparansi algoritma, serta keamanan siber nasional,” ungkapnya.

Komisi I menyerahkan koordinasi teknis pembahasan ini kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dikaji kesiapan naskah akademiknya bersama kementerian teknis, akademisi, dan asosiasi industri teknologi.

Respons Baleg dan Kesiapan Naskah Akademik

Ketua Baleg DPR RI menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa RUU Kecerdasan Artifisial berpeluang besar dibahas dalam skala prioritas menengah maupun tahunan apabila draf naskah akademik telah rampung dan siap secara metodologis.

Pemerintah dan DPR sepakat bahwa ekosistem AI Indonesia harus dibangun secara mandiri dan berdaulat. Kehadiran payung hukum ini diharapkan mampu memicu lahirnya riset-riset kecerdasan buatan berkualitas tinggi yang relevan bagi kebutuhan industri nasional.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →