Ratusan akademisi, aktivis, penggiat organisasi masyarakat sipil, dan komunitas berkumpul di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu, 30 Mei 2026. Forum ini berlangsung sebagai respons terhadap penguatan militer sebagai bagian dari kemunduran demokrasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Remiliterisasi menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam konsolidasi bertajuk Konferensi Republik Meneguhkan Civil Society Pilar Republik. Selain menguatnya militerisme, mereka juga membicarakan isu-isu penting seperti ketimpangan ekonomi, krisis representasi dan demokrasi, pelemahan basis sosial, serta krisis hukum dan institusi.
Konsolidasi yang berlangsung selama sehari itu melibatkan beberapa pembicara, antara lain Jaleswari Pramodhawardani, Yanuar Nugroho, Zainal Arifin Mochtar, Arie Sujito, Alissa Wahid, Bhima Yudistira, Candra Hamzah, Titi Anggraini, Andi Wijayanto, Leo Kleden, Baiquni, Gita Wirjawan, Komaruddin Hidayat, dan Komaruddin Hidayat. Dalam pertemuan tersebut juga hadir pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani.
Sosiolog UGM, Arie Sujito menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan hasil akumulasi kekhawatiran akademisi dan aktivis karena krisis ekonomi dan politik. Konsolidasi ini menjadi alternatif gerakan untuk menjaga proses demokrasi yang muncul dari kekhawatiran bersama. “Jangan sampai demokrasi semakin hancur. Akademisi, aktivis, pegiat ormas, dan jurnalis yang kritis perlu terus berkonsolidasi,” ujarnya.
Arie menuturkan bahwa dalam tiga dekade sejak reformasi bergulir, demokratisasi mengalami tekanan dan tarik ulur tak terhindarkan. Indonesia menghadapi tantangan yang lebih rumit, cair, dan seringkali bergerak secara diam-diam di dalam koridor-koridor hukum formal.
Menurut Arie, Indonesia juga menghadapi regresi demokrasi atau kemunduran demokrasi sesuai dengan temuan ilmuwan politik. Hal itu ditandai oleh berbagai praktik teror yang mereproduksi neootoriterisme. Ia menyoroti remiliterisasi sebagai faktor krusial penyebab pelemahan demokrasi. Militer masuk melalui berbagai agenda pemerintah melalui sejumlah program bercorak top down, kegiatan amal atau sukarela, dan strategi untuk menaklukkan golongan elit, menengah, dan kelas bawah. “Ini bentuk kemunduran agenda reformasi dan mengancam demokrasi,” katanya.
Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Jaleswari Pramodhawardani menyatakan bahwa militerisasi menghambat Indonesia membangun institusi. TNI kini berada di ruang publik dengan cara yang halus melalui peraturan presiden dan instruksi presiden.
Jaleswari memberikan contoh keberadaan batalion tempur dan batalyon teritorial pembangunan yang menjauhi mandat konstitusi, yakni TNI sebagai alat pertahanan. “TNI saat ini terus merangsek ke wilayah sipil,” kata mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden itu.
