Jakarta, 11 Oktober 2026 — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat penilaian rendah dalam laporan yang dirilis Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam riset bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, pemerintah memperoleh nilai akhir 4,7. Penilaian itu muncul dari gabungan pandangan masyarakat umum dan para ahli, dengan sorotan utama pada program prioritas, tata kelola, kepemimpinan, serta komunikasi publik.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan hasil kajian menunjukkan jarak yang cukup lebar antara harapan publik dan kinerja yang dirasakan selama dua tahun terakhir. Ia menyebut penilaian masyarakat umum berada di angka 4,7 dari 10, sementara penilaian dari kalangan ahli jauh lebih rendah, yakni 2,9 dari 10. Menurut Bhima, angka tersebut menandakan kinerja kabinet masih dipersepsikan negatif oleh dua kelompok responden yang dilibatkan dalam riset.
Dalam pemotretan terpisah terhadap dua pucuk pimpinan negara, Prabowo juga memperoleh skor yang rendah. Para ahli memberi nilai 2,8 dari 10, sedangkan masyarakat umum menilai 4,6 dari 10 atas kinerjanya sebagai kepala negara. Gibran pun tak luput dari penilaian serupa. Wakil Presiden itu mendapat skor 2,2 dari para ahli dan 4,9 dari masyarakat umum. Seluruh angka tersebut masih berada di bawah 5, sehingga menggambarkan evaluasi yang belum memuaskan dari publik maupun kalangan pakar.
Selain soal angka, survei ini juga menyoroti kondisi psikologis warga setelah dua tahun pemerintahan berjalan. Bhima menyampaikan bahwa 75 persen responden mengaku stres terhadap kebijakan pemerintah. Dari jumlah itu, 67 persen secara spesifik menyebut stres dipicu oleh perilaku Prabowo Subianto. Temuan ini menjadi salah satu bagian paling mencolok dalam laporan tersebut karena memperlihatkan dampak kebijakan bukan hanya pada penilaian politik, tetapi juga pada suasana batin masyarakat.
Di kelompok ahli, kritik tak kalah tajam. Sebanyak 71 persen dari 129 ahli yang dilibatkan menilai kapasitas kepemimpinan presiden tidak memadai. Mereka juga mengkhawatirkan arah kebijakan kepemimpinan Prabowo, dengan 92 persen responden ahli menyatakan kekhawatiran tersebut. Pada sisi lain, persoalan ekonomi ikut menjadi perhatian: 53 persen responden menilai kondisi ekonomi sekarang lebih buruk dibanding tahun sebelumnya.
Laporan itu juga menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan belum efektif. Sebanyak 96 persen responden menilai upaya pemerintah dalam menangani karhutla tidak berjalan baik. Survei dilakukan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026, melibatkan 129 responden ahli dengan latar belakang dan domisili beragam serta 1.142 responden masyarakat umum di berbagai provinsi. Untuk masyarakat umum, pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan non-probability sampling memakai Meta Ads, sedangkan responden ahli dijaring dengan snowball sampling.
