Laut: Titik Temu Strategis Indonesia dan Prancis di Tengah Ketegangan Global
Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada 28 Mei 2026 telah menggarisbawahi sebuah pesan geopolitik yang krusial di era modern. Di tengah lanskap global yang diwarnai oleh peningkatan rivalitas antarnegara, konflik regional yang memanas, krisis energi yang mendesak, ancaman perubahan iklim yang nyata, serta fragmentasi rantai pasok internasional yang mengkhawatirkan, kedua negara besar ini justru secara tegas menekankan kembali pentingnya kerja sama yang kokoh, berlandaskan pada prinsip multilateralisme dan supremasi hukum internasional.
Meskipun perhatian publik seringkali terfokus pada isu-isu pertahanan, perdagangan, dan investasi, analisis yang lebih mendalam mengungkapkan adanya satu benang merah kuat yang menghubungkan hampir seluruh agenda pembicaraan kedua pemimpin: laut.
Signifikansi laut ini terekam jelas dalam pernyataan bersama resmi kedua negara. Indonesia dan Prancis secara gamblang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap prinsip kebebasan navigasi, yang diatur secara rinci dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Penegasan ini mencakup jalur-jalur strategis dunia yang vital, seperti Selat Hormuz. Lebih lanjut, kedua negara memberikan sorotan penting pada perlunya penyelesaian sengketa maritim melalui jalur damai, upaya perlindungan keanekaragaman hayati laut internasional, serta penguatan tata kelola laut global melalui implementasi perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).
Dalam perspektif ini, laut tidak lagi sekadar dipandang sebagai ruang geografis semata atau sekadar jalur perdagangan. Laut telah berevolusi menjadi sebuah ruang strategis yang secara simultan menghubungkan berbagai elemen krusial seperti keamanan, ekonomi, energi, lingkungan, dan diplomasi global. Laut kini berfungsi sebagai titik temu strategis yang mengikat berbagai kepentingan dunia yang saling terkait.
Peran Vital Perjanjian BBNJ
Di titik persimpangan inilah, perjanjian BBNJ menjadi sangat relevan dan memegang peranan kunci.
Secara akademis, BBNJ, atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction, merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang lahir di bawah kerangka UNCLOS. Perjanjian ini secara spesifik mengatur dua aspek utama: perlindungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati laut yang berada di wilayah laut lepas, yaitu area yang berada di luar yurisdiksi nasional negara manapun.
Selama beberapa dekade, wilayah laut lepas telah menghadapi sebuah paradoks yang signifikan. Di satu sisi, kawasan ini mencakup hampir dua pertiga dari total lautan di dunia dan menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, di sisi lain, tata kelola wilayah ini relatif lemah karena tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun. Konsekuensinya, ancaman eksploitasi sumber daya yang berlebihan, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut yang terus meningkat, serta tekanan akibat perubahan iklim terus mengancam tanpa adanya mekanisme perlindungan global yang memadai.
Oleh karena itu, kehadiran perjanjian BBNJ menandai sebuah tonggak sejarah yang penting dalam evolusi tata kelola laut dunia. Perjanjian ini mencakup beberapa aspek fundamental, meliputi:
- Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di laut lepas.
- Mekanisme pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik laut.
- Pengembangan alat pengelolaan berbasis kawasan (area-based management tools/ABMTs), termasuk pembentukan kawasan konservasi laut.
- Penguatan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas antarnegara untuk mendukung implementasi perjanjian.
Signifikansi BBNJ bagi Indonesia
Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan strategis antara Samudera Hindia dan Pasifik, perjanjian BBNJ memiliki arti yang sangat strategis. Indonesia memiliki kepentingan langsung dan inheren terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekosistem laut global. Laut bagi Indonesia bukan hanya sekadar batas teritorial, melainkan merupakan ruang hidup, jalur perdagangan vital, sumber pangan yang tak ternilai, penggerak ekonomi utama, sekaligus menjadi bagian integral dari identitas geopolitik nasional.
Menyadari hal ini, Indonesia tidak mengambil sikap pasif dalam perkembangan rezim BBNJ. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah menunjukkan keterlibatan yang sangat aktif. Keterlibatan ini mencakup partisipasi penuh dalam proses negosiasi internasional yang kompleks hingga langkah-langkah implementasi awal pasca-penandatanganan perjanjian tersebut.
KKP juga proaktif dalam memperkuat berbagai langkah strategis untuk mendukung implementasi BBNJ di tingkat nasional. Salah satu upaya penting adalah penguatan pendekatan area-based management tools (ABMTs). Pendekatan ini pada dasarnya merupakan strategi pengelolaan berbasis kawasan yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pengalaman luas yang dimiliki Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi laut nasional menjadi modal yang sangat berharga dalam konteks ini.
Langkah strategis lainnya yang patut dicatat adalah keterlibatan aktif Indonesia dalam inisiatif global seperti Living High Seas Partnership. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong implementasi BBNJ melalui penguatan kerja sama lintas negara, lembaga internasional, dan komunitas ilmiah. Dalam kerangka inisiatif ini, Indonesia diposisikan sebagai salah satu negara pelopor dalam pengembangan tata kelola kawasan laut lepas di wilayah Samudera Hindia dan Pasifik. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia mulai mengambil peran yang lebih signifikan dalam arsitektur tata kelola laut global.
Laut sebagai Arena Geopolitik Abad ke-21
Yang menarik, isu BBNJ tidak hanya terbatas pada ranah lingkungan hidup. Ia memiliki kaitan yang erat dengan berbagai aspek krusial lainnya, mulai dari geopolitik, ketahanan pangan, stabilitas perdagangan global, keamanan maritim, hingga masa depan ekonomi biru dunia.
Ketika dunia saat ini dihadapkan pada tekanan multidimensional dari perubahan iklim, eksploitasi sumber daya laut yang intensif, dan rivalitas geopolitik yang semakin kompleks, maka tata kelola laut internasional diprediksi akan menjadi salah satu arena paling menentukan di abad ke-21. Negara-negara yang berhasil membangun kapasitas diplomasi maritim yang kuat, menguasai sains kelautan, dan menerapkan tata kelola laut yang berkelanjutan akan memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam membentuk arah masa depan global.
Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk tidak hanya tampil sebagai negara maritim secara geografis, tetapi juga sebagai kekuatan maritim yang berpengaruh dalam tata kelola global.
Ke depan, tantangan dalam implementasi BBNJ tentu tidak ringan. Indonesia perlu terus memperkuat harmonisasi regulasi nasional, meningkatkan kapasitas riset kelautan yang inovatif, memperdalam diplomasi multilateral dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan adanya keterhubungan yang kuat antara agenda konservasi laut dengan kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun, arah besarnya kini telah mulai terlihat jelas. Diplomasi laut Indonesia sedang bergerak melampaui isu-isu domestik menuju pembentukan tatanan laut global yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Dan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, laut justru kembali membuktikan perannya sebagai titik temu strategis yang menghubungkan kepentingan bersama seluruh umat manusia.
