Lima provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 hingga Jumat, 20 November 2026. DKI Jakarta mencatat kenaikan paling besar, yakni 7,1 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya. Daftar tersebut juga mencakup Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Riau, dan Nusa Tenggara Timur, yang penetapannya menyusul rampungnya rapat Dewan Pengupahan Daerah masing-masing.
Di antara lima wilayah itu, Sumatera Selatan berada di urutan kedua dengan kenaikan 6,77 persen. Berikutnya, UMP Kalimantan Utara bertambah 6,69 persen, Riau naik 6,63 persen, sedangkan Nusa Tenggara Timur mengalami penyesuaian sebesar 5,97 persen. Dengan demikian, perbedaan kenaikan antara wilayah dengan persentase tertinggi dan terendah dalam daftar itu mencapai 1,13 poin persentase.
Untuk DKI Jakarta, kenaikan nominal yang tercantum adalah Rp407.065. Sementara itu, informasi yang tersedia belum memuat angka nominal UMP 2027 maupun nilai kenaikan rupiah untuk empat provinsi lainnya. Perbandingan persentase di atas merujuk pada perubahan terhadap UMP 2026.
Penghitungan UMP 2027 berpedoman pada Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dan PP Nomor 49 Tahun 2025. Variabel yang diperhitungkan mencakup Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0. Karena itu, penyesuaian upah tidak hanya mengikuti satu indikator ekonomi.
Penentuan KHL menggunakan data konsumsi rumah tangga yang dihimpun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik. Pengeluarannya dikelompokkan ke dalam empat kebutuhan: makanan, kebutuhan pokok lain, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Data tersebut menjadi salah satu acuan dalam mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja.
Dalam aturan yang sama, nilai UMP baru dihitung dari UMP yang berlaku ditambah hasil perkalian UMP tersebut dengan gabungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu. Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki pendekatan KHL tersendiri, yakni menggunakan pengelompokan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik. Ketentuan ini membedakan cara penyusunan komponen KHL untuk UMK dari penghitungan UMP tingkat provinsi.


