Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta masyarakat menunggu proses hukum Wakil Bupati Syaefudin sebelum mendesak langkah pemberhentian. Pernyataan itu disampaikan setelah kelompok Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) menggelar demonstrasi di sekitar rumah dinas Syaefudin pada Kamis (19/11). Massa menuntut wakil bupati mundur karena telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Lucky menilai penanganan perkara sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum, sementara pemerintah mengikuti prosedur yang berlaku.
Unjuk rasa tersebut diikuti sekitar 300 orang. Aksi menjadi sorotan setelah para peserta melemparkan ratusan bangkai tikus ke kediaman dinas Syaefudin. Para demonstran menilai wakil bupati belum menunjukkan penyesalan ataupun menyampaikan permintaan maaf kepada warga terkait kasus yang menjeratnya. Selain tuntutan pengunduran diri, mereka meminta pemerintah daerah menghentikan tunjangan serta fasilitas jabatan Syaefudin selama ia berada dalam tahanan.
Syaefudin kini ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu. Nilai perkara yang disebut dalam kasus tersebut mencapai Rp18 miliar. Meski sudah ditahan, status hukumnya saat ini masih tersangka, belum terdakwa. Lucky menjelaskan perbedaan tahap itu menjadi dasar penentuan waktu untuk memulai proses pemberhentian sementara dari jabatan wakil bupati.
Menurut Lucky, apabila perkara berlanjut hingga Syaefudin berstatus terdakwa, pemberhentian sementara akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri akan menangani proses tersebut pada tahap itu. Penghentian fasilitas dan tunjangan jabatan juga mengikuti aturan yang berlaku setelah mekanisme pemberhentian sementara dijalankan. Dengan demikian, tuntutan warga mengenai penghentian hak jabatan tidak langsung diputuskan hanya berdasarkan aksi demonstrasi, melainkan menunggu tahapan hukum dan administrasi.
Lucky menyatakan memahami kegelisahan warga, tetapi meminta mereka memberi kepercayaan kepada kejaksaan untuk menangani perkara secara profesional. Ia menilai penahanan Syaefudin menunjukkan proses hukum sedang berlangsung. Karena status terdakwa belum disematkan, menurut penjelasannya, proses pemberhentian wakil bupati belum memasuki tahap yang dipersyaratkan. Pemerintah daerah, kata dia, akan menyesuaikan tindakan dengan perkembangan status perkara dan ketentuan yang mengatur jabatan tersebut.
Dalam demonstrasi itu, peserta juga meminta istri Syaefudin dicopot dari sejumlah posisi organisasi, termasuk sebagai Ketua PKK. Lucky menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan semua jabatan yang diminta massa. Adapun kedudukan istri Syaefudin sebagai anggota DPR, menurut Lucky, berada dalam ranah partai politik sehingga ia tidak dapat ikut campur. Ia turut mengimbau masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk meneruskan pembangunan Indramayu.


