Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah muncul temuan hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Surat pengunduran diri itu telah diterima Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, dan disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral atas peristiwa yang terjadi di lapas tersebut.
Informasi penerimaan surat itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenimipas, Akbar Hadi. Dalam keterangan tertulisnya, ia menegaskan bahwa permohonan mundur Mashudi sudah sampai ke meja menteri pada hari yang sama.
Akbar juga memastikan langkah tersebut tidak akan mengganggu jalannya organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama pada sektor pemasyarakatan. Menurut dia, layanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas kedinasan tetap berlangsung seperti biasa melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
“Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Akbar. Ia menambahkan, operasional di lapangan tidak boleh terhenti meski ada pergantian atau pengunduran diri pejabat.
Sebelum surat pengunduran diri itu diterima, Kemenimipas lebih dulu menertibkan bangunan di dalam Lapas Cibinong. Pada Rabu, 30 September 2026, sebanyak 10 bangunan dibongkar setelah Komisi XIII DPR RI meminta penataan terhadap struktur yang tidak tercatat sebagai aset kementerian dan berada di bantaran sungai.
Penertiban tersebut memicu pemeriksaan lanjutan oleh Inspektorat Jenderal Kemenimipas. Lembaga itu kini mendalami dugaan adanya penyalahgunaan wewenang terkait keberadaan bangunan dan berbagai fasilitas di lapas. Dari pemeriksaan sementara, bangunan-bangunan itu disebut dibangun secara swadaya, tidak memakai dana APBN, tidak masuk dalam daftar Barang Milik Negara, dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
Kasus ini menyorot kembali persoalan pengawasan di lembaga pemasyarakatan, terutama soal kepatuhan terhadap aturan aset dan tata ruang. Di sisi lain, Kemenimipas menegaskan penanganan internal tetap berjalan sambil menunggu proses pemeriksaan tuntas.
Sumber: nasional.kontan.co.id


