Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dilaporkan belum bersedia memberi izin kepada Israel untuk ikut menyerang kelompok Houthi di Yaman. Sikap itu muncul di tengah dorongan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebut terus mencari jalan agar negaranya dapat ambil bagian dalam konflik yang sudah berlangsung sekitar satu dekade itu. Menurut laporan yang dikutip i24tv dari harian Haaretz pada Senin, 12 Oktober 2026, Netanyahu memanfaatkan jalur mediasi Amerika Serikat untuk meminta restu Riyadh.
Sumber diplomatik yang dikutip media tersebut menyebut Netanyahu ingin Israel tidak hanya berada di luar lingkaran konflik, tetapi juga masuk ke dalam skema yang melibatkan Arab Saudi. Langkah itu dinilai berkaitan erat dengan agenda politik yang lebih besar, yakni memperkuat hubungan kedua negara dan membuka peluang menuju normalisasi di masa mendatang. Dengan kata lain, keterlibatan Israel dalam serangan ke Yaman dipandang bukan semata urusan militer, melainkan juga bagian dari strategi diplomasi kawasan.
Namun, menurut laporan yang sama, MBS belum mau memberi lampu hijau. Kekhawatirannya adalah reaksi negatif dari opini publik Arab Saudi jika Israel ikut terlibat langsung dalam perang di Yaman. Dalam struktur kekuasaan Saudi, persetujuan MBS menjadi penentu utama karena ia memegang peran sebagai putra mahkota sekaligus perdana menteri dan bertindak sebagai penguasa de facto negara itu. Tanpa restunya, peluang Israel untuk masuk ke konflik tersebut hampir tidak ada.
Netanyahu sendiri tidak menyembunyikan ambisinya untuk membawa Israel lebih dekat ke Arab Saudi. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan keinginannya membuka hubungan diplomatik dengan Riyadh. Di tengah upaya itu, banyak pengamat menilai serangan Hamas pada 7 Oktober lalu ikut mengacaukan rencana normalisasi yang sebelumnya mulai dibicarakan. Perang dan perubahan dinamika keamanan kawasan membuat jalur diplomasi semakin rumit.
Di sisi lain, posisi Arab Saudi tetap berada pada garis yang sudah lama disampaikan: hubungan dengan Tel Aviv baru akan dibuka jika negara Palestina merdeka benar-benar berdiri. Syarat itu berulang kali disampaikan Riyadh dan menjadi titik yang belum bisa diterima Netanyahu dalam berbagai kampanye politiknya belakangan ini. Perbedaan sikap tersebut membuat prospek normalisasi masih jauh dari pasti, meski komunikasi melalui pihak ketiga terus berlangsung.
Situasi ini menunjukkan bahwa konflik di Yaman tidak hanya menyangkut pertarungan bersenjata antara pemerintah dan Houthi, tetapi juga berkelindan dengan kepentingan politik lebih luas di Timur Tengah. Bagi Netanyahu, keterlibatan Israel bisa menjadi batu loncatan diplomatik. Bagi MBS, memberi izin kepada Israel justru berisiko memunculkan penolakan di dalam negeri dan di dunia Arab.
