🔥 TERKINI

Mobil Menghalangi Akses Rumah? Ini Jalur Penyelesaian dan Aturan yang Berlaku

Erwin Oleh: Erwin
1 dilihat
Jumat, 20 November 2026 - 14:09 WIB • Waktu baca: 2 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)

Mobil yang ditinggalkan di depan rumah hingga menghambat kendaraan keluar-masuk dapat memicu perselisihan antarwarga. Jika teguran langsung tidak menyelesaikan masalah, penghuni dapat meminta bantuan pengurus lingkungan. Penindakan juga mungkin dilakukan ketika kendaraan parkir di ruang jalan dan mengganggu pengguna lain, tetapi prosesnya bergantung pada kondisi serta status jalan tersebut.

Parkir yang menghalangi akses garasi bukan hanya soal kenyamanan. Dalam keadaan mendesak, hambatan itu berpotensi membuat penghuni kehilangan waktu untuk membawa kendaraan keluar. Situasi semacam ini dapat merusak hubungan bertetangga, sehingga komunikasi dan upaya penyelesaian secara baik-baik patut didahulukan sebelum masalah dibawa ke pihak berwenang.

Ketentuan mengenai penggunaan ruang jalan tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Aturan itu melarang pemanfaatan ruang jalan yang menyebabkan fungsi jalan terganggu. Penjelasannya mencakup kegiatan parkir, selain menaruh barang di bahu jalan atau berjualan di badan jalan, apabila hal tersebut mengurangi kapasitas jalan maupun kelancaran lalu lintas.

Adapun Pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi atas tindakan yang mengganggu fungsi rambu, marka, alat pemberi isyarat, fasilitas pejalan kaki, atau perlengkapan keselamatan pengguna jalan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 28 ayat 2. Ancaman hukumannya berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000. Ketentuan ini tidak berarti setiap mobil yang berada di depan rumah otomatis dikenai sanksi; gangguan dan keadaan yang terjadi tetap menjadi pertimbangan.

Dalam keterangan yang dikutip Kompas.com, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, menyarankan warga menyampaikan persoalan lebih dahulu kepada pengurus perumahan atau ketua RT maupun RW. Langkah tersebut ditujukan untuk membuka penyelesaian kekeluargaan. Menurut penjelasan Sambodo, polisi dapat melakukan penertiban parkir liar apabila laporan telah diterima dan persoalan tidak berhasil diselesaikan melalui jalur lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, kendaraan yang parkir di jalan kompleks atau perumahan dapat ditindak apabila jalannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi jalan umum, lalu parkirnya mengganggu pengguna jalan lain atau tidak sesuai aturan. Tindakan yang disebutkan ialah penderekan. Pemilik kendaraan harus mengambil mobil dan membayar retribusi Rp500.000 per hari; apabila pengambilan tertunda, jumlah yang harus dibayar terus bertambah. Karena itu, warga sebaiknya memastikan kondisi jalan dan meminta bantuan pengurus setempat sebelum menempuh langkah lanjutan.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →