🔥 TERKINI

OJK Perbarui Informasi SLIK, Catatan Kredit Kecil Tak Lagi Ditampilkan

Erwin Oleh: Erwin
1 dilihat
Jumat, 20 November 2026 - 20:37 WIB • Waktu baca: 3 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)

Akses pembiayaan rumah menjadi salah satu perhatian dalam perubahan pengelolaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Juli 2026 tidak lagi menampilkan catatan kredit dengan baki debet di bawah Rp 1 juta pada informasi debitur (iDeb). Kebijakan ini ditujukan agar data yang dipakai lembaga keuangan lebih relevan dan catatan bernilai kecil tidak otomatis menjadi kendala administratif bagi masyarakat yang mengajukan pembiayaan.

Penyesuaian tersebut berlangsung saat SLIK memuat data dalam skala besar. Pada September 2026, sistem ini mencatat 1.998 lembaga sebagai pelapor, dengan 371 juta rekening dan 264,3 juta debitur. Informasi itu digunakan lembaga jasa keuangan untuk menilai profil pemohon serta mengelola risiko kredit. Kepala Departemen Pengelolaan Keuangan OJK Feriyanti Nalora menyebut optimalisasi SLIK juga mencakup kewajiban menyampaikan data kredit atau pembiayaan paling lambat tiga hari kerja.

Percepatan pelaporan diharapkan membuat informasi pelunasan tercermin lebih cepat, yakni pada hari kerja keempat. Dengan begitu, lembaga yang memeriksa iDeb dapat memperoleh gambaran lebih mutakhir mengenai status debitur. OJK menegaskan catatan SLIK bukan satu-satunya dasar pemberian pinjaman: keputusan tetap berada pada masing-masing penyedia jasa keuangan dan harus mengikuti prinsip kehati-hatian. Feriyanti menilai sistem informasi tersebut semestinya mendukung kepercayaan dan kelancaran penyaluran dana, bukan menutup akses pembiayaan.

Dampak informasi kredit terhadap pembelian rumah disoroti Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estat Indonesia, Adri Istambul. Ia menyampaikan sekitar 80% transaksi rumah di Indonesia menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Menurut Adri, pengajuan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) kerap ditolak dalam kisaran 70%–80% karena beragam persoalan, termasuk rekam kredit calon peminjam. Hambatan, katanya, tidak hanya berkaitan dengan tunggakan pinjaman daring bernilai kecil, tetapi juga dapat berhubungan dengan aktivitas judi daring.

Adri menyambut baik batas nominal baru dan tenggat pelaporan yang lebih singkat. Namun, ia mengingatkan penerapan di perbankan serta peninjauan atas penolakan kredit otomatis tetap perlu diperhatikan. Di luar persoalan catatan buruk, kelompok yang belum pernah memakai layanan kredit formal juga menghadapi tantangan. Director Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai masyarakat unbankable, termasuk pelaku UMKM yang banyak bertransaksi tunai, berisiko sulit dinilai karena minim jejak kredit konvensional.

Untuk melengkapi informasi SLIK, Huda mendorong penggunaan innovative credit scoring dengan sumber data alternatif. Riwayat transaksi digital, penggunaan QRIS, data telekomunikasi, serta pembayaran listrik dapat dipertimbangkan dalam menilai kemampuan calon debitur. Ia juga melihat kecerdasan buatan berpotensi mempercepat analisis dan membantu menemukan indikasi kecurangan. Meski demikian, pemanfaatan teknologi perlu disertai perlindungan keamanan siber dan kepatuhan pada aturan perlindungan data pribadi. Pengembangan penilaian alternatif itu diharapkan membantu menjangkau calon peminjam yang belum memiliki rekam kredit formal.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →