Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pergantian pimpinan Polri yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto perlu dibaca sebagai kesempatan untuk menyegarkan institusi sekaligus memperkuat penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menanggapi pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dan penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya.
Menurut Hasto, perubahan di kursi tertinggi Korps Bhayangkara tidak cukup dilihat sebagai soal pergantian sosok. Ia menekankan bahwa momentum tersebut semestinya dipakai untuk mendorong Polri menjadi lembaga yang semakin profesional, berintegritas, dan netral dalam menjalankan tugas. Dalam pandangan PDIP, kepolisian harus berdiri sebagai alat negara, bukan menjadi instrumen kekuasaan.
“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” ujar Hasto melalui layanan persnya, Kamis (1/10). Ia menambahkan, pembenahan kelembagaan menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat tumbuh kembali secara sehat.
Hasto juga menyoroti pemaparan Suyudi Ario Seto dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada hari yang sama. Menurut dia, ada beberapa poin penting dari paparan itu yang patut dijadikan pegangan, seperti kesetaraan warga negara di hadapan hukum, keterbukaan dalam menangani perkara, serta kritik terhadap fenomena no viral no justice. Ia menilai gagasan-gagasan itu tidak boleh berhenti sebagai pernyataan normatif di forum uji kelayakan.
“Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat,” kata Hasto. Ia menegaskan, penegakan hukum yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik menjadi ukuran utama bagi publik dalam menilai kepolisian. Karena itu, menurut dia, reformasi Polri harus terus dilanjutkan dan diperkuat di bawah pimpinan baru.
Agenda reformasi yang dimaksud Hasto mencakup sejumlah hal, mulai dari independensi penyidikan, keterbukaan dalam proses penegakan hukum, dan penanganan perkara, hingga pemberantasan pungutan liar serta praktik transaksional. Ia juga menyebut perlindungan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan peningkatan akuntabilitas Divpropam sebagai bagian yang tak boleh diabaikan. Selain itu, Hasto menekankan harapan publik agar kepolisian tidak dipakai untuk kepentingan politik praktis.
Hasto menutup dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Kapolri baru tidak semata-mata terlihat dari banyaknya program atau capaian administratif. Yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana masyarakat merasakan kepastian hukum, keadilan, dan meningkatnya kepercayaan terhadap institusi Polri. “Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum,” ujarnya.
Sumber: www.jpnn.com
