Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara tegas menyuarakan penolakannya terhadap usulan untuk mengembalikan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai yang identik dengan lambang banteng moncong putih ini berargumen bahwa upaya untuk menekan praktik politik uang, meskipun penting, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin mereka secara langsung.
Menimbang Politik Uang dan Hak Kedaulatan Rakyat
Seorang politikus PDI Perjuangan, Muhammad Syaeful Mujab, menekankan bahwa persoalan politik uang merupakan sebuah tantangan demokrasi yang harus diselesaikan dengan cara yang tidak mengorbankan hak fundamental rakyat untuk memilih. Menurutnya, solusi atas permasalahan tersebut seharusnya tidak ditempuh dengan cara membatasi partisipasi publik dalam proses demokrasi.
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” ujar Mujab, sebagaimana disampaikan di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan tahun 2026 yang diselenggarakan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, pada hari Minggu, 11 Januari.
Kilas Balik Pidato Megawati Soekarnoputri
Mujab mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan sinyal yang kuat mengenai sikap partai terhadap wacana tersebut. Sinyal ini disampaikan melalui pidato pembukaan Rakernas. Megawati, menurut Mujab, telah memberikan analogi yang menarik mengenai kondisi demokrasi di Indonesia, mengibaratkannya seperti gerakan senam Poco-Poco yang cenderung bergerak maju dan mundur.
“Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?’. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” jelas mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia tersebut.
Evaluasi Sistem Pilkada: Momentum Penguatan Demokrasi
Menurut pandangan Mujab, wacana evaluasi sistem Pilkada seharusnya menjadi momentum berharga untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, bukan justru menyeret negara ke arah kemunduran. Ia berpendapat bahwa setiap keputusan yang diambil dalam konteks ini akan menjadi cerminan arah demokrasi nasional di masa depan.
Membangun Ikatan Emosional Pemimpin dan Rakyat
Sejalan dengan pandangan Mujab, politikus muda PDI Perjuangan lainnya, Seno Bagaskoro, turut menekankan pentingnya ikatan emosional yang kuat antara seorang pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Ia menilai bahwa kedekatan semacam ini hanya dapat terjalin secara efektif melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” ujar Seno, menyuarakan keprihatinan atas potensi terputusnya hubungan antara pemimpin dan masyarakat.
Seno menambahkan bahwa bagi PDI Perjuangan, pemilihan umum (pemilu) tidak semata-mata dipandang sebagai ajang untuk meraih kemenangan politik atau sekadar mendapatkan kursi kekuasaan. Lebih dari itu, pemilu merupakan sebuah proses krusial yang menentukan bagaimana kepemimpinan dijalankan dan bagaimana pemerintahan dikelola dengan prinsip amanah dan tanggung jawab.
“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” pungkasnya, menegaskan bahwa pencabutan hak pilih rakyat adalah langkah yang sulit diterima oleh nalar.
