Sekda Batam, Firmansyah, membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di lingkungan Pemko Batam Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (29/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam itu diikuti perwakilan pengelola teknologi informasi (IT) dan penanggung jawab sistem dari seluruh perangkat daerah. Rakor menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yakni Ridwan Imam Syarif, S.Tr.TP., dan Yurliansyah Hirma Fajar, S.T.
Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada narasumber BSSN dan seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, kehadiran seluruh perangkat daerah mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pertahanan digital Pemerintah Kota Batam.
Ia mengatakan, percepatan transformasi digital dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital harus diimbangi dengan penguatan keamanan informasi. Pasalnya, meningkatnya pemanfaatan teknologi juga berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman siber.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal dan terpercaya,” ujar Firmansyah.
Ia menegaskan, setiap perangkat daerah wajib menjaga tiga pilar utama keamanan informasi atau CIA Triad, yakni kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). Ketiga prinsip tersebut dinilai menjadi dasar dalam melindungi data pemerintah dari akses yang tidak sah, menjaga keutuhan data, serta memastikan layanan digital tetap dapat diakses kapan pun dibutuhkan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Firmansyah berharap terbangun koordinasi yang semakin kuat antarperangkat daerah dalam pengelolaan keamanan informasi. Menurutnya, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah.
Selain itu, rakor juga menjadi forum untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) dan penerapan standar keamanan informasi di masing-masing perangkat daerah.
Firmansyah juga menekankan pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber (security awareness) di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko serangan siber, termasuk upaya penipuan digital (phishing) maupun kelalaian dalam pengelolaan akun.
“Melalui rapat ini, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut secara konkret sehingga penguatan keamanan informasi dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, transformasi digital yang terus berkembang membawa konsekuensi meningkatnya ancaman siber dan risiko kebocoran data.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan fondasi utama untuk menjaga keberlangsungan layanan publik yang andal dan terpercaya,” ujarnya.
Karena itu, melalui Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian, Diskominfo Kota Batam menggelar rapat koordinasi sebagai langkah untuk mengevaluasi kondisi ketahanan siber, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan kebijakan tata kelola keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.
Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan standar keamanan informasi sehingga transformasi menuju pemerintahan digital di Kota Batam dapat berlangsung secara aman, efektif, dan berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)
