Pete Hegseth: Dari Komentator TV Menjadi “Menteri Perang” yang Kontroversial
Pete Hegseth, yang oleh para pendukungnya dianggap sebagai patriot Kristen, sementara para pengkritiknya melabelinya sebagai penghasut ekstrem kanan, kini menduduki posisi krusial sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Bagi Presiden Donald Trump, mantan tentara dan komentator televisi ini adalah sosok menteri yang loyal dan tangguh. Namun, penunjukannya dan retorika yang diusungnya telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait kepatuhannya terhadap hukum internasional dan norma-norma militer.
Karier Hegseth di ranah publik dimulai sebagai jurnalis di stasiun televisi konservatif AS, Fox News. Sejak lama, ia dikenal dengan gaya komunikasinya yang blak-blakan dan seringkali kontroversial. Ia kerap melontarkan pujian terhadap keseriusan dan naluri politik Donald Trump, sebuah gaya yang sangat disukai oleh Trump sendiri dan para pendukung gerakan “Make America Great Again” (MAGA). Kemampuannya dalam menarik perhatian dan menyuarakan pandangan konservatif menjadikannya figur yang populer di kalangan basis pendukung Trump.
Kini, Hegseth memegang kendali atas angkatan bersenjata terkuat di dunia. Atas arahan Trump, ia bahkan menyebut dirinya sebagai “menteri perang”. Posisi ini memberikannya pengaruh besar, namun juga menempatkannya di bawah sorotan tajam, terutama ketika ia menggunakan kata-kata yang dianggap melampaui batas hukum internasional.
Pernyataan Kontroversial Mengenai Hukum Perang
Salah satu momen paling menggegerkan terjadi pada sebuah konferensi pers di awal Maret yang membahas perang melawan Iran. Hegseth menyebut aturan-aturan yang mengatur kapan dan dalam kondisi apa tentara Amerika Serikat diizinkan menggunakan kekuatan atau menembak sebagai sesuatu yang “bodoh”. Pernyataan ini secara implisit mempertanyakan dan meremehkan aturan-aturan yang dirancang untuk melindungi warga sipil dan mencegah terjadinya kejahatan perang.
Tidak berhenti di situ, pada pertengahan Maret, Hegseth kembali memperkeras ucapannya dengan menyatakan, “no quarter, no mercy for our enemies” terkait Iran. Ungkapan ini secara harfiah berarti “tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan bagi musuh-musuh kita”.
Implikasi Pernyataan Hegseth Terhadap Hukum Internasional
Pernyataan Hegseth ini memiliki implikasi serius dalam terminologi militer. Pakar hukum internasional, Jacqueline Hellmann dari Universidad Complutense de Madrid, menjelaskan bahwa ungkapan tersebut menyiratkan bahwa bahkan musuh yang telah menyerah pun bisa dibunuh. “Pernyataan ini merujuk pada praktik yang secara tegas dilarang,” tegas Hellmann. Meskipun sebagai retorika semata mungkin tidak dapat dihukum secara langsung, pernyataan semacam ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang jika diikuti oleh perintah nyata yang kemudian dieksekusi oleh militer.
Kasus yang Mempertanyakan Kepatuhan Hegseth
Ini bukan pertama kalinya Hegseth dikaitkan dengan potensi pelanggaran hukum perang. Sebuah insiden yang melibatkan serangan militer Amerika Serikat terhadap kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan dari Venezuela menjadi sorotan. Dalam serangan awal, terdapat dua orang yang selamat. Namun, keduanya kemudian tewas akibat serangan kedua.
Awalnya, media melaporkan bahwa Hegseth memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Meskipun Hegseth membantah tuduhan tersebut dan Laksamana Frank “Mitch” Bradley, yang memimpin operasi, menyatakan bahwa keputusan diambil olehnya sendiri karena kedua orang tersebut masih dianggap menimbulkan ancaman, insiden ini tetap menimbulkan keraguan.
Latar Belakang Pete Hegseth
Kehidupan Awal dan Pendidikan: Pete Hegseth lahir pada tahun 1980 di pinggiran Minneapolis–Saint Paul, Minnesota. Ia menempuh pendidikan di Universitas Princeton yang prestisius, di mana ia aktif sebagai tokoh konservatif dan menjadi editor “Princeton Tory”.
Karier Militer: Setelah lulus, Hegseth mendaftar menjadi tentara pada tahun 2003. Selama dinas aktif, ia bertugas di berbagai lokasi, termasuk penjara militer AS di Guantanamo Bay, serta di Irak dan Afghanistan. Ia menerima beberapa penghargaan dan mencapai pangkat mayor. Pada tahun 2014, ia pindah ke cadangan Garda Nasional.
Karier Media dan Citra Publik: Seiring dengan karier militernya, Hegseth mulai bekerja di Fox News sebagai komentator dan pembawa acara. Ia berhasil membangun citra sebagai prajurit garis depan yang tangguh, berdedikasi pada nilai-nilai konservatif. Citra ini diperkuat melalui unggahan media sosial dan buku-bukunya, seperti “Modern Warriors” dan “American Crusade”.
Tuduhan Ekstremisme dan Simbolisme
Pada tahun 2024, Hegseth mengundurkan diri dari Garda Nasional atas permintaannya sendiri setelah rekan-rekannya melaporkannya dengan tuduhan kemungkinan ekstremisme. Laporan ini diduga terkait dengan unggahan media sosial dan tato-tatonya. Di dadanya terdapat simbol Salib Yerusalem, yang berasal dari masa Perang Salib. Di bisepnya tertulis “Deus Vult” (“Tuhan menghendaki”), sebuah seruan perang tentara salib yang juga populer di kalangan ekstrem kanan.
Afiliasi keagamaannya juga menjadi perhatian. Hegseth adalah anggota Communion of Reformed Evangelical Churches, sebuah gerakan yang pemimpinnya memiliki aspirasi menjadikan AS sebagai negara teokrasi Kristen.
Kontroversi Seputar Kelayakan Profesional
Penunjukan Hegseth sebagai Menteri Pertahanan AS tidak luput dari penolakan, bahkan dari dalam partainya sendiri. Banyak yang menginginkan politisi dengan pengalaman pertahanan yang lebih matang. Namun, Trump tetap teguh pada pilihannya, menyatakan bahwa Hegseth “tangguh, cerdas, dan pendukung setia ‘America First’”.
Loyalitas Hegseth tampaknya menjadi faktor penentu, mengalahkan minimnya pengalaman politiknya. Ia pernah bergabung dengan Partai Republik pada tahun 2012 untuk mencalonkan diri sebagai senator dari Minnesota, namun segera menarik pencalonannya. Ia kemudian membangun koneksi politik sebagai presiden organisasi “Concerned Veterans of America”. Pada tahun 2016, ketika Trump mempertimbangkannya sebagai menteri urusan veteran, sejumlah organisasi veteran memprotes.
Meskipun demikian, Trump tetap mengangkatnya sebagai menteri pertahanan pada tahun 2025. Selama proses konfirmasi di Senat AS, Hegseth menghadapi pertanyaan kritis. Senator Republik Joni Ernst mempertanyakan pandangannya mengenai peran perempuan di militer, mengingat Hegseth sebelumnya menentang perempuan dalam peran tempur dan kebijakan keberagaman. Di hadapan Senat, Hegseth melunakkan sebagian posisinya, namun tetap menekankan bahwa efektivitas militer lebih penting daripada kesetaraan.
Keraguan Terkait Karakter Pribadi
Selain isu profesional, karakter pribadi Hegseth juga menjadi sorotan. Seorang perempuan pernah mencabut tuduhan pemerkosaan terhadapnya setelah penyelesaian di luar pengadilan. Hegseth mengakui hubungan tersebut bersifat suka sama suka, namun mengakui bahwa itu merupakan pelanggaran serius terhadap pernikahannya. Ia juga membantah tuduhan berbagai pihak mengenai masalah alkohol.
Arah Kebijakan Hegseth: “Memulihkan Etos Prajurit”
Pemungutan suara penentu di Senat AS berakhir imbang, bahkan tiga anggota Partai Republik menentangnya. Hegseth akhirnya menjadi menteri pertahanan berkat suara penentu dari Wakil Presiden JD Vance.
Sejak menjabat, Hegseth terus mendorong rencananya untuk menghapus keberagaman sebagai kriteria dalam militer AS. Beberapa pengamat mengaitkan langkah ini dengan pemecatan dan penurunan pangkat sejumlah jenderal senior.
Pada Maret 2025, Hegseth mendapat tekanan akibat kebocoran informasi rahasia yang kemungkinan tidak sengaja ia bagikan dalam percakapan dengan pihak yang tidak berwenang. Ia kembali menjadi sorotan pada September 2025, ketika ia memerintahkan ratusan jenderal AS untuk berkumpul di pangkalan marinir di Quantico, Virginia, bersama Donald Trump. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyatukan mereka dalam arah kebijakannya, yang menurut Hegseth, terutama bertujuan “memulihkan etos prajurit”.
