Kontroversi Pengalihan Penahanan Eks Menteri Agama: Sorotan Publik dan Desakan Audit
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari rumah tahanan menjadi tahanan rumah, telah memicu gelombang kritik dan sorotan dari berbagai kalangan, terutama pegiat antikorupsi. Kebijakan ini dinilai tidak lazim dan berpotensi merusak integritas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Desakan Pemeriksaan Internal KPK
Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Wana Alamsyah, secara tegas mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan lembaga antirasuah tersebut. ICW mencurigai adanya campur tangan pimpinan KPK dalam memberikan persetujuan untuk memindahkan Yaqut dari rutan KPK ke tahanan rumah.
“Patut diduga pimpinan KPK mengetahui dan memberikan persetujuan untuk memindahkan YCQ dari rutan ke tahanan rumah,” ujar Wana Alamsyah, merujuk pada inisial Yaqut Cholil Qoumas.
ICW berpendapat bahwa proses pemberian izin pengalihan penahanan ini layak untuk ditelusuri oleh Dewas KPK. Mereka menduga kuat bahwa keputusan ini diambil agar Yaqut dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026). – (/Prayogi)
Selain itu, ICW juga menuntut KPK untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan di balik pemindahan penahanan Yaqut. Transparansi ini penting untuk menghindari persepsi bahwa KPK memberikan perlakuan istimewa kepada tersangka kasus korupsi. Berdasarkan catatan ICW, pengalihan penahanan yang dilakukan oleh KPK biasanya sangat ketat dan seringkali hanya didasarkan pada alasan medis atau sakit parah.
Preseden Buruk dan Potensi Penyalahgunaan
Perlakuan khusus terhadap tersangka korupsi ini dikhawatirkan akan menciptakan preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Wana Alamsyah dari ICW menyoroti potensi penyalahgunaan status tahanan rumah.
“Tersangka memiliki potensi untuk merusak dan menghilangkan barang bukti, atau mempengaruhi saksi ketika menjadi tahanan rumah,” jelas Wana.
Dalam kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama, KPK menetapkan Yaqut sebagai tersangka bersama dengan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex. KPK sempat menahan Yaqut selama 20 hari, terhitung sejak 12 hingga 31 Maret 2026.
Namun, pada tanggal 21 Maret 2026, terungkap bahwa Yaqut tidak lagi berada di tahanan. Hilangnya Yaqut dari sel tahanan diketahui setelah istri dari tahanan korupsi lainnya memberikan keterangan kepada awak media usai kunjungan. KPK akhirnya mengakui bahwa Yaqut telah dipindahkan ke tahanan rumah sejak Kamis, 19 Maret 2026, atau sehari sebelum Idul Fitri.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi bahwa KPK telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Yaqut yang diajukan sejak 17 Maret 2026. “Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka YCQ (Yaqut) dari penahanan di rumah tahanan KPK, menjadi tahanan rumah sejak Kamis 19 Maret malam,” ujar Budi.
Budi tidak merinci alasan spesifik pengalihan penahanan tersebut, namun ia meyakinkan bahwa status tahanan rumah ini merupakan bagian dari strategi penanganan perkara. “Setiap proses penyidikan itu memiliki kondisi dan strategi penanganan perkara yang berbeda, termasuk dalam penahanan seseorang menjadi tersangka,” katanya.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa pengalihan penahanan Yaqut dilakukan murni atas permintaan keluarga dan bukan karena kondisi sakit atau keperluan pembantaran. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya perlakuan istimewa.
Rekor Negatif dan Isu Diskriminasi
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencatat bahwa keputusan KPK ini memecahkan rekor. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa sejak didirikan, KPK belum pernah sekalipun mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersangka.
“Ini pecah rekor. KPK sejak berdirinya, tidak pernah sekalipun mengalihkan penahanan,” ujar Boyamin Saiman.
Boyamin menilai rekor kali ini bersifat negatif karena pengalihan penahanan terhadap Yaqut sangat mengecewakan publik. “Sangat mengecewakan, karena dilakukan diam-diam, tidak diumumkan dan itu sangat merusak sistem penanganan perkara yang dibangun oleh KPK sendiri, juga menimbulkan diskriminasi yang ditimbulkan, karena di mana tidak dilakukan terhadap tahanan korupsi lainnya,” kritiknya.
Boyamin berhak curiga atas keputusan KPK yang mengabulkan pengalihan penahanan Yaqut hanya berdasarkan permintaan keluarga. Ia menduga adanya kemungkinan tekanan, baik dari kekuasaan maupun yang lebih mengkhawatirkan, adanya dugaan tekanan keuangan.
Menurut Boyamin, Dewas KPK semestinya juga mempertanyakan keputusan pimpinan KPK terkait pengalihan penahanan tersangka Yaqut ini. Pengalihan penahanan ini dinilai sarat dengan diskriminasi.
Boyamin membandingkan kasus Yaqut dengan tersangka korupsi lainnya di KPK yang juga menginginkan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah, namun tidak dikabulkan. Ia menyoroti kasus mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang berkali-kali mengajukan permohonan penangguhan atau pembantaran karena sakit parah, namun tidak pernah dikabulkan hingga meninggal dunia dalam tahanan.
“Ketika Lukas Enembe mengajukan pengalihan, penangguhan, atau pembataran karena alasan sakit, karena memang sakit, itu tidak pernah dikabulkan, sampai meninggal dunia,” ujar Boyamin, menyoroti kontradiksi perlakuan KPK terhadap para tersangka.
Kasus Lukas Enembe, yang dipidana 8 tahun penjara terkait kasus korupsi, menunjukkan bagaimana KPK dapat bersikap tegas terhadap tahanan korupsi, bahkan ketika kondisi kesehatan mereka memburuk. Perbandingan ini semakin memperjelas kekhawatiran publik terhadap potensi diskriminasi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum oleh KPK.
