Berita Terpopuler di Kalimantan Timur
Beberapa artikel mengenai peristiwa atau informasi terkini di kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Senin (4/5/2026). Berita terpopuler Kaltim didominasi kelanjutan hak angket di DPRD Kaltim yang telah disetujui 6 fraksi. Selain itu juga ada berita terkait tiga isu di Provinsi Kaltim yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Selain itu ada berita terkait bus listrik sekolah pertama di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Hasil Rapat DPRD Kaltim: 6 Fraksi Setuju Hak Angket Digulirkan, Apa Langkah Selanjutnya?
Rapat konsultasi yang digelar di lingkungan DPRD Kalimantan Timur pada Senin (4/5/2026) malam menjadi sorotan publik. Pertemuan yang berlangsung di Gedung D lantai 6 tersebut membahas usulan penggunaan hak angket sebagai respons atas tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur. Dalam forum tersebut, sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kaltim menyampaikan pandangannya secara terbuka. Dari jumlah itu, enam fraksi menyatakan persetujuan agar hak angket segera digulirkan. Sementara satu fraksi, yakni Fraksi Golkar, memilih pendekatan berbeda.
Juru Bicara DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, memastikan bahwa usulan hak angket telah memenuhi syarat administratif sesuai tata tertib. “Enam fraksi setuju untuk menggulirkan hak angket, selain Golkar. Usulan itu sudah ditandatangani 22 anggota dewan dan diterima pimpinan,” ujarnya usai rapat. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama jajaran pimpinan lainnya, yakni Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana.
Menurut Nurhadi, tahapan selanjutnya adalah membawa usulan tersebut ke Badan Musyawarah (Banmus). Banmus merupakan alat kelengkapan dewan yang bertugas menyusun jadwal kegiatan DPRD, termasuk menentukan kapan suatu agenda dibahas dalam rapat resmi. “Nanti kita jadwalkan di Banmus, lalu dibawa ke paripurna sebelum pembentukan pansus,” kata Nurhadi.
Golkar Dorong Interpelasi Lebih Dulu
Di tengah dominasi dukungan terhadap hak angket, Fraksi Golkar justru memilih jalur berbeda. Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fachruddin, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak hak angket secara prinsip, tetapi menilai ada tahapan yang seharusnya didahulukan. Ia mendorong penggunaan hak interpelasi terlebih dahulu. Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan tertentu yang dianggap penting. “Bukan tidak mendukung, tapi harus melalui interpelasi lebih dulu. Kita panggil OPD terkait, bahas secara detail, baru melangkah ke hak angket,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan bertahap ini penting agar persoalan dapat dikaji lebih mendalam sebelum masuk ke tahap penyelidikan yang lebih luas melalui hak angket. Golkar juga menyoroti sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, seperti anggaran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan kepala daerah sebesar Rp25 miliar. Kedua isu tersebut dinilai perlu dibahas secara komprehensif dalam forum resmi.
Rapat Sempat Memanas karena Persoalan Personal
Selain perbedaan pandangan politik, rapat juga diwarnai ketegangan antaranggota dewan. Situasi memanas ketika terjadi adu argumentasi antara anggota Fraksi Gerindra, Achmed Reza Fachlevi, dan anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud. Ketegangan dipicu oleh pernyataan Syahariah di grup WhatsApp lintas anggota dewan yang dianggap menyinggung secara personal. Dalam forum, Syahariah menyampaikan permintaan maaf. “Saya mohon maaf kalau agak kasar. Saya bukan orang kasar, tapi dalam kondisi tertentu saya harus berbicara seperti itu,” ujarnya. Namun, Reza menyampaikan keberatannya secara langsung. “Betul, Bu. Tapi tidak sopan Ibu berkata seperti itu kepada saya,” tegasnya.
Situasi tersebut membuat suasana rapat semakin panas hingga beberapa anggota dewan meminta agar rapat diskors. Ketua DPRD, Hasanuddin Mas’ud, kemudian mengingatkan agar persoalan pribadi tidak dibawa ke dalam forum resmi. “Ini sudah menyangkut pribadi, sebaiknya dibicarakan secara personal saja,” katanya. Dalam kondisi yang memuncak, Reza sempat melontarkan pernyataan emosional sebelum akhirnya ditenangkan dan dibawa keluar ruangan.
Massa Aksi Ikut Mengawal
Di luar gedung DPRD, gelombang aksi dari Aliansi Rakyat Kalimantan Timur terus berlangsung. Massa bahkan bertahan hingga malam hari di halaman kantor DPRD Kaltim untuk menunggu hasil rapat. Aksi tersebut tidak sepenuhnya berlangsung tegang. Di sela demonstrasi, massa dan aparat kepolisian sempat melaksanakan salat Maghrib berjamaah. Setelah itu, massa kembali berkumpul untuk memantau jalannya rapat melalui siaran langsung yang disediakan oleh humas DPRD.
Humas aksi, Bella, menyatakan bahwa massa akan tetap bertahan hingga ada kepastian. “Iya, kita menunggu hasil rapat sampai tuntas. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” ujarnya. Sejak sore hari, massa telah memadati kawasan kantor DPRD di Jalan Teuku Umar, Samarinda. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 21 April 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa berbagai poster kritik, termasuk yang menampilkan wajah Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Tahapan Hak Angket dan Proses Selanjutnya
Hak angket sendiri merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi. Hak ini digunakan oleh DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. Prosesnya tidak serta-merta dilakukan, melainkan melalui beberapa tahapan. Usulan terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan DPRD, kemudian dibahas dalam rapat paripurna dan didistribusikan kepada seluruh anggota. Setelah itu, Badan Musyawarah akan menjadwalkan pembahasan lanjutan. Pengusul diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara ringkas tujuan penggunaan hak angket. Jika disetujui dalam paripurna, maka akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Langkah-Langkah Penggunaan Hak Angket
– Usulan disampaikan ke pimpinan DPR/DPRD
– Dibahas dalam rapat paripurna dan dibagikan ke seluruh anggota
– Badan Musyawarah menjadwalkan pembahasan
– Pengusul diberi kesempatan menjelaskan secara ringkas
– Jika disetujui, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan
Tiga Isu Kaltim Jadi Perhatian Pusat, Mendagri Tito Karnavian Sampaikan Pesan Penting Soal Hak Angket
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkunjung ke Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Selasa (5/5/2026). Di sela-sela kunjungannya ke Balikpapan, Mendagri Tito Karnavian menyoroti 3 isu Kaltim yang kini tengah menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Tiga isu utama tersebut adalah:
– Hak angkat yang kini bergulir di DPRD Kaltim
– Pengelolaan anggaran Kaltim
– Pendekatan komunikasi
Menanggapi dinamika hak angket yang tengah bergulir di DPRD Kaltim, Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltim agar situasi tetap kondusif. Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus memantau perkembangan situasi di daerah, termasuk relasi antara pemerintah daerah dan DPRD. “Kami monitor dinamika yang berkembang. Tapi yang paling penting adalah hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kaltim harus baik,” ujarnya saat berada di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Bus Sekolah Listrik Pertama Hadir di Kutim, Sasar Siswa SMA 2 Sangatta Utara, Cek Rutenya
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur resmi mengoperasikan armada bus sekolah berbasis listrik pertama untuk mendukung mobilitas siswa dan pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut. Langkah ini merupakan realisasi dari satu di antara 50 program unggulan Bupati Kutim yang dicanangkan sejak 2024. Meskipun saat ini baru tersedia satu unit armada, kehadiran bus ramah lingkungan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem transportasi publik di Kabupaten Kutai Timur.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyatakan bahwa prioritas utama program ini adalah membantu pelajar yang selama ini kesulitan menuju sekolah karena keterbatasan transportasi keluarga maupun akses angkutan umum yang minim. “Bus sekolah ini diharapkan bisa membantu anak-anak yang tidak terlayani angkutan umum sekaligus meringankan beban orang tua siswa,” ungkap Ardiansyah, Selasa (5/5/2026).
Kolaborasi dan Operasional
Secara teknis, operasional bus ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim. Seluruh biaya operasional, mulai dari perawatan armada hingga honor pengemudi, telah dialokasikan melalui anggaran Dinas Perhubungan. Uji coba perdana akan difokuskan untuk melayani siswa SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Sekolah ini dipilih lantaran lokasinya cukup jauh dari lintasan angkutan kota konvensional, sehingga banyak siswa yang selama ini harus menempuh perjalanan ekstra untuk sampai ke sekolah.
Tantangan dan Pengembangan
Meski teknologi listrik menjadi daya tarik utama, Pemkab Kutim menyadari adanya tantangan infrastruktur di wilayah kecamatan lain. Oleh karena itu, skema pengadaan armada untuk wilayah di luar Sangatta kemungkinan besar akan menggunakan spesifikasi yang berbeda. Pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji penggunaan bus mini non-listrik untuk wilayah pedalaman. Hal ini dilakukan demi menyesuaikan medan jalan dan kemudahan perawatan armada agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal tanpa kendala teknis yang berarti.
