Presiden Prabowo Subianto menambah satu pos menteri koordinator dalam Kabinet Merah Putih setelah merombak susunan kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober. Dengan hadirnya Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, jumlah kursi menko kini menjadi delapan. Pos baru itu diisi oleh Bahlil Lahadalia, yang merangkap sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
Penambahan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya peran elite partai politik di lingkar pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari delapan jabatan menko yang ada, lima ditempati tokoh yang punya posisi penting di partai pendukung pemerintah. Empat di antaranya bahkan berstatus ketua umum partai.
Selain Bahlil, komposisi itu mencakup Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Lalu ada Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PKB, yang memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, juga masuk daftar sebagai Menko Bidang Pangan.
Nama lain dari unsur partai adalah Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Dalam reshuffle ini, ia mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Posisi itu sebelumnya ditempati Pratikno, sedangkan Sugiono sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri.
Di luar jajaran yang berlatar belakang partai, ada tiga kursi menko lain yang diisi figur dengan pengalaman politik atau militer. Dudung Abdurachman kini memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan setelah sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Yusril Ihza Mahendra dipercaya memimpin Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan; ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap dipegang Airlangga Hartarto. Ia bukan nama baru di pemerintahan maupun di politik nasional, karena pernah memimpin Partai Golkar sebelum akhirnya kembali dipercaya menangani urusan ekonomi di kabinet Prabowo.
Sumber: jawapos.com
