Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa sistem transportasi Ibu Kota mendapat perhatian khusus dari Wali Kota New York, Zohran Kwame Mamdani. Cerita itu ia sampaikan saat memberi sambutan pada Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).
Menurut Pramono, pembicaraan dengan Mamdani menyinggung kemampuan Jakarta mengelola mobilitas harian jutaan warga. Ia menyebut pengaturan pergerakan sekitar 4,5 juta komuter setiap hari menjadi salah satu hal yang membuat pemerintah kota lain memberi apresiasi. Dalam kesempatan itu, Pramono juga menegaskan bahwa kondisi lalu lintas Jakarta dinilainya lebih tertib dibanding New York, dan pernyataan itu mendapat pengakuan dari Mamdani.
Pramono menuturkan, respons Mamdani bahkan terlihat terkejut ketika mengetahui ada kebijakan transportasi umum gratis bagi kelompok tertentu di Jakarta. Skema itu, kata dia, dibiayai langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan oleh pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah kepada warga yang membutuhkan perlindungan lebih besar.
Saat ini, ada 15 golongan masyarakat yang bisa menikmati layanan transportasi umum Jakarta tanpa biaya. Fasilitas itu berlaku untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Kelompok penerima manfaat mencakup peserta didik pemegang KJP Plus dan KJMU, penerima bantuan sosial Jakarta, pengurus PKK, PJLP dan pegawai non-ASN Pemprov DKI, lansia ber-KTP DKI berusia minimal 60 tahun, veteran, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, tenaga pendidik PAUD, marbot dan pengurus rumah ibadah, warga Kepulauan Seribu, kader jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu, penghuni rusunawa, serta ASN dan pensiunan PNS Pemprov DKI Jakarta.
Ke depan, Pemprov DKI berencana menambah jumlah penerima manfaat menjadi 21 golongan pada 2027. Enam kelompok baru yang akan masuk skema gratis itu adalah pendamping penyandang disabilitas, pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP-KJMU, serta empat kelompok lain yang belum dijabarkan dalam keterangan sumber. Pramono menyebut perluasan ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses mobilitas bagi warga yang membutuhkan.
Di saat yang sama, pemerintah provinsi juga menyiapkan penyesuaian tarif transportasi umum di Jakarta mulai 2027. Tarif Transjakarta sebesar Rp 3.500 yang berlaku saat ini diketahui tidak berubah sejak 2005. Pramono menjelaskan, subsidi akan lebih diarahkan kepada kelompok yang mampu, sementara 21 golongan masyarakat yang membutuhkan tetap akan diberikan tarif gratis sebagai bentuk keadilan dalam pembiayaan transportasi.
Dengan kebijakan itu, Pemprov DKI ingin menjaga keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan perlindungan sosial. Pramono menekankan bahwa model subsidi transportasi di Jakarta dirancang agar akses tetap terbuka bagi warga rentan, sekaligus memberi ruang penyesuaian bagi pengguna yang secara ekonomi lebih mampu.
Sumber: jakarta.tribunnews.com
